Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
GRAFIK kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan harus terus ditingkatkan seiring berjalannya waktu.
Kepesertaan bisa diperluas ke segmen informal, seperti petani, nelayan, pedagang asongan, dan lainya. Manfaat keberadaan BPJS Ketenagakerjaan harus bisa dirasakan masyarakat luas.
Hal itu disampaikan Ketua Panja Pengawasan Kemanfaatan dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Surabaya, Jawa Timur.
Peningkatan kepesertaan, memang, masih jadi PR besar. Bahkan, masyarakat banyak yang belum tersentuh layanan BPJS ini. Padahal, keberadaannya sangat penting untuk menyejahterakan para pekerja formal dan informal.
"Kepesertaan menjadi PR yang tentu harus kita selesaikan. Bagaimana kepesertaaan BPJS ini harus terus meningkat. Segemennya bukan hanya di sektor-sektor formal, tapi juga informal. Sektor ini jadi mandat kita. Komisi IX mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan pelayanannya terus meningkat. Oleh sebab itu, kita membuat Panja untuk memberikan beberapa rekomendasi dalam pengambilan kebijakan di Komisi IX," ungkap Nini, sapaan akrab Nihayatul Wafiroh.
Baca juga : Pemerintah Kembali Cairkan BSU BBM pada Pekan Depan
Temuan dan berbagai masalah di lapangan tentu akan disampaikan pula kepada pemerintah menyangkut kinerja kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Nini, masih terlalu banyak segmen pekerja yang belum tersentuh untuk diikutsertakan dalam program BPJS ini, terutama para pekerja informal. Sosialisasi masif jadi keniscayaam untuk dilakukan agar masyarakat tertarik dan bisa menikmati manfaatnya yang besar bika sudah jadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Politisi Fraksi PKB itu menyatakan, sebenarnya dibanding BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan lebih mudah dan murah mengikutinya. Bila di BPJS Kesehatan harus satu keluarga terdaftar, di BPJS Ketenagakerjaan cukup satu orang yang bekerja menjadi peserta. Iurannya cukup murah, tapi benefitnya sangat besar.
"Kita mendorong BPJS Ketenagakerjaan bisa lebih luas lagi. Kelompok-kelompok rentan sudah kita ajak, mulai nelayan, UMKM, petani, bahkan teman-teman LGBT. Ini bukan pada orientasi seksualnya, tapi haknya sebagai warga negara harus terpenuhi," urai Nini. (RO/OL-7)
Beasiswa yang diberikan mencakup dari jenjang TK hingga perguruan tinggi. Menurut Mu’minati, manfaat sebesar ini harus dimanfaatkan oleh para pekerja.
Cek cara menerima BSU Rp600.000 periode Juni–Juli 2025. Panduan buka rekening Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) dan PosPay lengkap di sini!
Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari BPJS Ketenagakerjaan kembali disalurkan pada tahun 2025 untuk membantu pekerja terdampak ekonomi.
Jika Anda merupakan HRD, pemilik perusahaan, atau staf administrasi yang ingin mengelola data tenaga kerja secara online, maka SIPP BPJS Ketenagakerjaan adalah solusi utama.
Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali hadir di tahun 2025 untuk membantu para pekerja yang terdampak ekonomi. Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu jalur penyaluran ini.
Jumlah petani, nelayan, dan pengemudi ojol yang mendapat BPJS Ketenagakerjaan dari Pemkot Batam mencapai total sekitar 17 ribu orang.
Saat ini ada ”kesempatan emas” pekerja untuk memiliki hunian baik rumah atau apartemen melalui MLT BPJS Ketenagagakerjaan.
Inovasi seperti digitalisasi layanan dan peningkatan sistem teknologi informasi akan mempermudah pekerja, baik di sektor formal maupun informal.
Baru 22,87% atau 149.917 tenaga kerja dari 655.508 penduduk tenaga kerja di Klaten yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek.
Pemkab Badung berkomitmen mengurangi angka pengangguran terbuka dan menekan kemiskinan ekstrim melalui sebuah inovasi yang diberi nama Ucok, Universal Coverage Ketenagakerjaan.
Khusus bagi daerah yang masuk dalam level 2 dan 3, pemerintah mengimbau kepada sektor non-esensial untuk tetap memberlakukan Work From Home (WFH) bagi sebagian pekerjanya.
Management IFG yang telah memberikan Corporate social responsibility (CSR) untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan untuk perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved