Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo optimistis target penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% bisa dicapai pada 2024. Dengan sumber daya yang dimiliki saat ini, Jokowi melihat seharusnya tidak ada kendala berarti yang bisa menghambat pengentasan masyarakat dari kemiskinan ekstrem.
"Data sudah jelas ada. Data di daerah-daerah ada semua. Sasaran juga jelas by name by address," ujar Jokowi di JCC, Jakarta, Kamis (29/9).
Menurutnya, kunci untuk menyukseskan program prioritas itu adalah kerja sama solid antara pemerintah pusat dan daerah. Seluruh pihak harus bahu membahu menyediakan berbagai hal primer yang dibutuhkan masyarakat.
"Semua bareng-bareng menuju ke sasaran, lingkungannya digarap, air bersih digarap, pendapatan daerah digarap. Bareng-bareng semua," ucap mantan wali kota Surakarta itu.
"Bansos juga ke sana arahkan. Perbaiki permukiman kumuh. Kalau nama dan alamat tidak jelas, wajar kita kesulitan. Tapi ini jelas semua ada," tukasnya.
Baca juga: Pemkab Badung Targetkan Nol Kemiskinan Ekstrem Pada 2023
Pemerintah mencatat, pada Maret 2022, tingkat kemiskinan berada di level 9,54% atau sebanyak 26,16 juta jiwa. Angka tersebut turun dari Maret 2021 yang kala itu sebesar 10,14% atau 27,54 juta jiwa.
Adapun, tingkat Kemiskinan ekstrem juga ikut turun dari 2,14% atau 5,8 juta jiwa di Maret 2021 menjadi 2,04% atau 5,59 juta jiwa di Maret 2022.(OL-5)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved