Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo optimistis target penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% bisa dicapai pada 2024. Dengan sumber daya yang dimiliki saat ini, Jokowi melihat seharusnya tidak ada kendala berarti yang bisa menghambat pengentasan masyarakat dari kemiskinan ekstrem.
"Data sudah jelas ada. Data di daerah-daerah ada semua. Sasaran juga jelas by name by address," ujar Jokowi di JCC, Jakarta, Kamis (29/9).
Menurutnya, kunci untuk menyukseskan program prioritas itu adalah kerja sama solid antara pemerintah pusat dan daerah. Seluruh pihak harus bahu membahu menyediakan berbagai hal primer yang dibutuhkan masyarakat.
"Semua bareng-bareng menuju ke sasaran, lingkungannya digarap, air bersih digarap, pendapatan daerah digarap. Bareng-bareng semua," ucap mantan wali kota Surakarta itu.
"Bansos juga ke sana arahkan. Perbaiki permukiman kumuh. Kalau nama dan alamat tidak jelas, wajar kita kesulitan. Tapi ini jelas semua ada," tukasnya.
Baca juga: Pemkab Badung Targetkan Nol Kemiskinan Ekstrem Pada 2023
Pemerintah mencatat, pada Maret 2022, tingkat kemiskinan berada di level 9,54% atau sebanyak 26,16 juta jiwa. Angka tersebut turun dari Maret 2021 yang kala itu sebesar 10,14% atau 27,54 juta jiwa.
Adapun, tingkat Kemiskinan ekstrem juga ikut turun dari 2,14% atau 5,8 juta jiwa di Maret 2021 menjadi 2,04% atau 5,59 juta jiwa di Maret 2022.(OL-5)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved