Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM bantalan sosial yang digagas di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai sangat membantu masyarakat di seluruh daerah. Kebijakan tersebut disebut mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak dari melonjaknya harga-harga secara global.
Bupati Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo mengapresiasi gerak cepat bantuan yang direalisasikan oleh Presiden Jokowi. Pernyataannya tersebut disampaikan pada seminar bertajuk “Jaring Pengaman Sosial: Menakar Progresivitas Program Bantalan Sosial Pemerintahan Jokowi” di Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
“Bantalan sosial ini berbicara tentang kebutuhan masyarakat utama, masyarakat miskin. Ini luar biasa. Saya sudah sampaikan terkait beberapa jaminan sosial dari pemerintah. Ini sangat membantu apalagi kondisi covid, krisis ekonomi, inflasi dan lainnya,” ujar Nelson, Kamis (29/9).
Nelson berharap masyarakat bisa memanfaatkan sebaik-baiknya bantuan dari pemerintah pusat tersebut. Bupati Gorontalo dua periode itu mengimbau agar masyarakat menggunakan bantalan sosial dengan produktif.
“Saya mohon (bantalan sosial) digunakan dengan baik, dengan produktif. Kadang kala semua ini kita gunakan untuk makan. Kenapa tidak digunakan untuk usaha, untuk menanam. Nanti hasilnya bisa kita rasakan,” ujar Nelson.
Lebih lanjut Nelson juga mengajak agar masyarakat ikut berperan aktif mengawal proses distribusi bantalan sosial dari pemerintah. Jika ada kejanggalan, lanjutnya, harus segera dilaporkan ke pihak terkait
“Masyarakat harus segera melaporkan jika ada kejanggalan,” tegas Nelson.
Pemerintahan Presiden Jokowi sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp24,17 triliun untuk dialokasikan sebagai bantalan sosial pada masyarakat. Bantuan tersebut akan didistribusikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dengan rincian Rp12,4 triliun akan disalurkan berupa bantuan sosial sebesar Rp150.000 yang dibayarkan sebanyak empat kali. (Ant/OL-8)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
BPH Migas telah menerbitkan 542.689 Surat Rekomendasi (Surkom) bagi hampir 300 ribu konsumen pengguna di seluruh Indonesia.
Di Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, Pidie, Kota Banda Aceh misalnya, hampir semua SPBU hanya memasang plang pemberitahuan bertuliskan "pertalite habis" atau "solar habis".
SERANGAN hari pertama Israel terhadap Iran telah menaikkan harga minyak dunia yang signifikan.
KETUA Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyambut positif ketegasan pemerintah bahwa ojek online (ojol) sebagai penerima BBM subsidi.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya memastikan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan subsidi BBM untuk ojek online (ojol).
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Muh Harris menekankan pentingnya kajian mendalam dan implementasi yang tepat terkait rencana pemerintah dalam memberikan subsidi BBM
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved