Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) memastikan pelaksanaan penanaman kedelai akan dilakukan dalam waktu dekat.
Hal ini sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Menurutnya, Kementan bersama kementerian dan lembaga lain akan berkrja keras dalam memenuhi kebutuhan masyarakat selama beberapa tahun ke depan.
"Tadi Bapak Presiden minta agar neraca kebutuhannya betul-betul dijaga. Bahkan saya diperintahkan untuk terus melakukan penanaman tambahan baik untuk jagung, kedelai, cabe maupun bawang. Khusus kedelai, sekarang ini lagi dipersiapkan kurang lebih 351 ribu hektare dan yang ditanam baru 67 ribu hektare. Oktober ini akan mulai tanam," ujar SYL, Senin (19/9).
SYL mengatakan meskipun penghitungan saat ini masih menggunakan data impor, namun ketersediaan kedelai akan terus dipersiapkan.
Bahkan diwaktu panen nanti, SYL mendorong badan-badan usaha milik BUMN untuk melakukan pembelian sehingga harga yang ada di petani dan pedagang tetap memiliki keuntungan.
"Kita mengharapkan BUMN dapat membeli semua produksi yang ada sehingga negara betul-betul bisa menjamin tidak membiarkan begitu saja harga yang ada. Kedua sistem logistik dan transportasi harus terus dikawal sehingga stabilisasi harganya bisa dikendalikan dengan maksimal," katanya.
Berikutnya, Kementan memastikan pemetaan kebutuhan pangan anatara daerah yang memiliki neraca kurang akan disuplai oleh daerah lainya yang memiliki produksi pangan surplus.
Terkait hal ini SYL mengaku pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Bapanas dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Baca juga: Presiden: Petani Kedelai Jangan Dipusingkan Cari Pembeli
"Saya berharap para bupati dan gubernur terus melakukan komunikasi perdagangan. Saya, Menteri Pertanian bersama badan pangan nasional akan mengintervensi pada daerah-daerah tertentu yang berskala besar agar betul-betul ada pengendalian yang secara maksimal bisa dilakukan," katanya.
Terkahir, SYL memastikan ketersediaan bahan pokok saat ini dalam kondisi aman dan terkendali. Di antaranya ketersediaan beras, cabai, bawang, minyak goreng, gula pasir, telur yam dan daging sapi. Hanya ada beberapa saja yang perlu dilakukan impor.
"Kesimpulannya adalah neraca cukup. Artinya baik cabe maupun bawang cukup secara nasional. Namun ssecara umum ada waktu-waktu kurang," Mentan SYL.
"Diharapkan dari daerah-daerah yang kekurangan itu bisa disuplai dari daerah-daerah produsen. Kedua saya berharap semua kekuatan yang ada baik di pemerintah daerah maupun di pusat untuk mengintervensi agar stabilisasi harga bisa dilakukan," jelasnya. (RO/OL-09)
PVTPP Kementan mendeklarasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Siperintis.
Amran menilai, praktik penyelundupan pangan sebagai tindakan yang mencederai kepentingan bangsa dan petani.
WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, memastikan stok dan harga sapi hidup di tingkat produsen tetap terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga Lebaran tahun depan.
Kementan juga mendiseminasi naskah kebijakan berjudul “Regenerasi Petani untuk Percepatan Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan.
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga sapi hidup di tingkat peternak tetap terkendali menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir pelaku usaha pangan yang menjual komoditas di atas HET jelang Nataru
Pengadilan tinggi turut mengubah uang pengganti yang dibebankan kepada SYL, yakni menjadi Rp44.269.777.204 ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat.
Bantahan SYL dalam nota pembelaanya soal fee 20% dinilai masuk akal
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan memberikan perlindungan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Firli Bahuri tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan, tidak hadir dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
Usai diperiksa KPK, Arief mengaku, dicecar 10 pertanyaan oleh penyidik dari KPK terkait kasus korupsi yang menjerat eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menjamin KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Arief Prasetyo Adi, berikutnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved