DPR: Keuntungan 2,4 Juta Hektare Lahan Perhutani Belum Optimal

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menilai dari total 2,4 juta hektare lahan yang dikelola oleh Perum Perhutani dirasa kurang optimal.

Pihaknya hendak mendalami kinerja keuangan Perhutani, untuk ke depannya bisa lebih dioptimalkan, termasuk aset-aset luar biasa yang dimiliki Perhutani.

Melihat banyaknya aset-aset yang dikelola oleh Perum Perhutani, Mufti berharap dapat lebih dioptimalkan lagi.

“Dari hasil kunspek kali ini ada 2,4 juta hektar lahan yang dikelola oleh Perhutani, tapi baru tahun 2021 ini ada keuntungan Rp400 miliar. Nah harapan kami ini bisa lebih dioptimalkan dengan aset yang luar biasa. Tentu Rp400 milliar baru 2,5 persen dari total aset yang dimiliki (Perhutan). Maka harapan kami bisa lebih dioptimalkan,” tutur Mufti usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan jajaran Perum Perhutani di Malang, Jawa Timur, Kamis (15/9/).

Politikus PDI-Perjuangan itu juga menambahkan agar Perhutani dapat menciptakan peluang-peluang wisata alam dengan aset-aset yang dimiliki dalam sektor pariwisata yang saat ini sedang digandrungi masyarakat, agar pendapatan Perhutani meningkat.

Baca juga: Banggar DPR: Pelanggan 900 VA Masuk Kategori Terima Subsidi Listrik

“Kami sampaikan, perlu adanya diversifikasi di bidang wisata alam. Di banyak tempat, banyak glamping-glamping, tapi itu masih belum ditangkap peluangnya oleh Perhutani," jelasnya.

"Maka kedepan harapan kami Perhutani bisa lebih responsif, lebih inovatif untuk menciptakan peluang-peluang baru, terutama pariwisata. Karena pendapatan di sektor pariwisata sendiri Perhutani baru Rp25 miliar, tentu sangat jauh dibandingkan dengan aset yang dimiliki,” ujar Mufti.

Untuk mengoptimalkan kinerja Perhutani, Mufti juga ingin Perhutani tidak hanya fokus di penjualan kayu dan getah, tetapi dapat diversifikasikan produk di bidang usaha lain dengan mengacu pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 7 Tahun 2010.

“Kami juga mendorong untuk bagaimana tidak hanya fokus di soal penjualan kayu dan juga getah, tetapi kedepannya juga diversifikasikan produk di bidang usaha lain," katanya.

"Termasuk juga ini perintah atas  PP Nomor 7 Tahun 2010 untuk bagaimana kehutanan kita bisa mendiversifikasikan produk di banyak hal, bukan hanya di soal penjualan kayu dan juga getah begitu,” tandas Mufti.

Selain pengoptimalan kinerja Perhutani, Mufti berharap pascasdmmerger, perusahaan Perhutani dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) maupun keuangan dalam holding ini.

“Harapannya (perusahaan) bisa lebih efektif dan efisien. Maka ke depan dengan adanya holding ini (Perhutani) bisa lebih terorganisasi untuk bagaimana bisa terjadi efisiensi dan juga peningkatan kinerja, baik juga keuangan, maupun SDM,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur II tersebut. (RO/OL-09)