Kebijakan Jokowi Alihkan Subsidi BBM untuk Perkuat Ekonomi Masyarakat

KEBIJAKAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalihkan subsidi bahan bakarinyak (BBM) menjadi bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dinilai sebagai langkah yang tepat. Sebab selama ini subsidi BBM cenderung lebih banyak dinikmati masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke atas. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional, Eddy Soeparno, mengatakan pihaknya sejak lama mendorong agar alokasi dana untuk subsidi BBM dialihkan dengan memberi bantuan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

“Sejak awal kami telah menyampaikan sebaiknya pola subsidi itu diubah dari produk ke penerima. Dan ini adalah bentuk yang jelas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada penerima,” ujar Eddy Soeparno.

Itu sebabnya dia menyebut keputusan pemerintah menyesuikan harga BBM merupakan kebijakan yang tepat. Tentunya, lanjut dia, dalam proses penyaluran bantuan disertai pengawasan sehingga dapat tepat sasaran.

Terlebih lagi, dia menambahkan, kehadiran kebijkan tersebut mampu menekan lonjakan anggaran yang dikeluarkan untuk menyubsidi BBM. Karena diketahui sejak awal bulan ini anggaran subsidi BBM kian membengkak. 

“Ini adalah inflasi yang ingin kita cegah supaya tidak melonjak. Karena kita melihat kemampuan pemerintah untuk menanggung subsidi lebih besar lagi rasanya berat,” terang Eddy.

Diketahui, Jokowi telah menyiapkan anggaran sebesar Rp24,14 triliun untuk tiga jenis bantuan sosial (bansos), termasuk bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600 ribu kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam data Kementerian Sosial (Kemensos).

BLT BBM akan diberikan sebanyak empat kali dengan masing-masing pemberian sebesar Rp150 ribu. Pemberian BLT BBM dalam dua tahap dari empat kali penyaluran sehingga KPM akan menerima Rp300 ribu setiap tahapnya. (Ant/OL-8)