Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalihkan subsidi bahan bakarinyak (BBM) menjadi bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dinilai sebagai langkah yang tepat. Sebab selama ini subsidi BBM cenderung lebih banyak dinikmati masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke atas.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional, Eddy Soeparno, mengatakan pihaknya sejak lama mendorong agar alokasi dana untuk subsidi BBM dialihkan dengan memberi bantuan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
“Sejak awal kami telah menyampaikan sebaiknya pola subsidi itu diubah dari produk ke penerima. Dan ini adalah bentuk yang jelas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada penerima,” ujar Eddy Soeparno.
Itu sebabnya dia menyebut keputusan pemerintah menyesuikan harga BBM merupakan kebijakan yang tepat. Tentunya, lanjut dia, dalam proses penyaluran bantuan disertai pengawasan sehingga dapat tepat sasaran.
Terlebih lagi, dia menambahkan, kehadiran kebijkan tersebut mampu menekan lonjakan anggaran yang dikeluarkan untuk menyubsidi BBM. Karena diketahui sejak awal bulan ini anggaran subsidi BBM kian membengkak.
“Ini adalah inflasi yang ingin kita cegah supaya tidak melonjak. Karena kita melihat kemampuan pemerintah untuk menanggung subsidi lebih besar lagi rasanya berat,” terang Eddy.
Diketahui, Jokowi telah menyiapkan anggaran sebesar Rp24,14 triliun untuk tiga jenis bantuan sosial (bansos), termasuk bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600 ribu kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam data Kementerian Sosial (Kemensos).
BLT BBM akan diberikan sebanyak empat kali dengan masing-masing pemberian sebesar Rp150 ribu. Pemberian BLT BBM dalam dua tahap dari empat kali penyaluran sehingga KPM akan menerima Rp300 ribu setiap tahapnya. (Ant/OL-8)
Bahkan sempat direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan prosedur penunjukan sesuai pedoman pengadaan Pertamina.
Hukum seharusnya berfungsi sebagai tools of justice, alat untuk menegakkan keadilan, bukan berubah menjadi tools of politics demi memperoleh dukungan masyarakat.
WAKIL Menteri ESDM periode 2016-2019 Arcandra Tahar mengatakan, Indonesia tetap memerlukan impor kilang dan BBM pada 2018, karena produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan kilang.
Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.
Di Provinsi Aceh, dari total 156 SPBU, sebanyak 151 SPBU atau sekitar 97% telah kembali beroperasi.
Anggapan bahwa mengisi bensin di siang hari mendapatkan volume lebih sedikit ketimbang di malam hari memang memiliki landasan ilmiah, namun dampaknya tidaklah signifikan.
MENTERI Energi dan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan rencana pemerintah menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan diganti menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
MENTERI Energi dan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan rencana pemerintah menghapus subsidi bahan bakar minyak atau subsidi BBM dan diganti menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Pemberian BLT hari ini merupakan kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 2022 lalu.
Kementerian Keuangan yang telah melakukan pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Periode Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp98,77 triliun (termasuk pajak).
Muhammad Rudi menjelaskan dalam penyaluran BLT BBM, Pemko Batam menggandeng PT Pos Indonesia karena percaya dengan kinerja BUMN tertua ini dalam menyalurkan bantuan.
PT Pos Indonesia mengejar waktu penyaluran BLT BBM tahap 2, PKH, dan bansos sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) tidak melebihi target yang ditetapkan Kemensos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved