Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
RUMAH Toleransi Indonesia (RTO) menilai kenaikan harga BBM merupakan konsekuensi subsidi yang berkeadilan.
"Karena pemerintah memindahkan subsidi sektor energi ke sektor sosial yang lebih dibutuhkan masyarakat," kata Koordinator RTO Zulfikar dalam keterangannya, Rabu (7/9).
Menurut Zulfikar, subsidi sektor energi (subsidi BBM) selama ini terlalu sangat besar. Hal ini terpotret pada Perpres 98/2022 dimana pemerintah mengakomodir subsidi energi sebesar Rp208,9 triliun (lampiran IV Perpres Nomor 98/2022 bagian 999.07.11.), sehingga sektor-sektor penting lainnya yang menyangga ekonomi rakyat kalah jauh.
"Padahal layaknya subsidi harus berkeadilan dan tepat sasaran," kata Zulfikar.
Lebih lanjut, Zulfikat menuturkan subsidi BBM sangat rawan penyimpangan, sebab kendaraan bermotor rata-rata bukan hanya dimiliki oleh golongan ekonomi bawah tapi juga golongan menengah dan atas.
Bahkan Presiden Joko Widodo mengatakan 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu yang memiliki mobil pribadi.
Terkait hal itu, Zulfikar menekankan, sudah saatnya subsidi energi yang besar tersebut diurai dan didistribusikan tepat sasaran melalui bantuan sosial.
Pasalnya, Zulfikar mengklaim secara infrastruktur pemerintah memiliki kesiapan tim pendataan yang baik dan sistematis antara pemerintah pusat dan daerah melalui DTKS, dimana mekanisme pendataan bantuan sosial dilakukan oleh petugas dari rumah ke rumah.
"Pengurangan subsidi BBM dan dialihkan pada sektor bansos untuk memberikan solusi menggerakkan ekonomi rakyat di tengah resesi global," kata Zulfikar.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Harga Pertalite diputuskan naik dari Rp7.650 jadi 10.000 per liter pada Sabtu siang (3/9).
Tak cuma Pertalite, harga Solar subsidi juga naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800/liter. Pertamax turut naik dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500/liter. (OL-13)
Baca Juga: Marak Demo Tolak Kenaikan BBM, DPR akan Akomodir Aspirasi Masyarakat
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah menyebut keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi, sejalan dengan keadilan
Dalam film Niken berperan sebagai ibu hamil dan dituntut melakukan adegan aksi
DI tengah harga pangan yang mencekik, biaya kesehatan yang membuat keluarga rapuh semakin jatuh miskin, serta pasar kerja yang seret, publik dipaksa menelan ironi yang sama setiap hari.
PBB serukan keadilan atas serangan ganda yang dilakukan Israel ke Rumah Sakit Nasser di Khan Younis. Serangan itu menewaskan 20 orang.
Komisi I DPR RI menyambut baik hasil Konferensi Tingkat Tinggi Internasional di Markas Besar PBB yang menghasilkan dokumen kerangka kerja solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel
Dia mengatakan bahwa kenaikan gaji tersebut perlu diiringi pengawasan yang kuat, sehingga para hakim dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved