Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif membeberkan alasan yang membuat pembahasan terkait penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi berlangsung alot.
Ia menjeaskan ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan ketika pemerintah menetapkan harga pertalite dan solar.
"Keputusan ini kan harus mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari daya beli, hingga kemampuan pendanaan pemerintah," ujar Arifin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/8).
Baca juga: Nasib Harga Pertalite Diputuskan dalam Dua Hari ke Depan
Selain itu, pemerintah juga harus mengantisipasi tingginya kebutuhan energi pada akhir tahun. Saat itu, banyak negara nontropis akan berebut membeli energi karena memasuki musim dingin.
"Artinya ketersediaan energi menjadi terbatas, harganya bisa meningkat," tutur mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang itu.
Oleh karena itu, apapun keputusan yang akan diambil pemerintah nantinya, ia mengajak masyarakat bisa menghemat penggunaan BBM subsidi.
"Ayolah kita sama sama menghemat," tandasnya. (A-2)
Pertamina perlu memperlancar pasokan BBM untuk Aceh. Paling penting adalah jenis bahan bakar bersubsidi guna memenuhi kebutuhan masyarakat kelas bawah.
Diduga kuat terjadi praktik pengisian BBM menggunakan jeriken dalam skala besar yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, yakni tengah malam dan subuh.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite tidak akan mengalami kenaikan
Pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikhawatirkan berdampak pada sejumlah sektor.
Mendukung penanganan bencana pada masa tanggap darurat, BPH Migas memberikan keringanan pembelian solar dan pertalite di Aceh, dengan pembebasan barcode.
Anggota Komisi VI DPR Khilmi meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang belum tentu kebenarannya seperti kasus Pertalite yang dicampur air di Jawa Timur.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan rencana penghentian impor solar secara bertahap membuat para importir ketar-ketir.
Pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikhawatirkan berdampak pada sejumlah sektor.
Kementerian ESDM menargetkan uji coba program mandatori campuran bahan bakar nabati (BBN) biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% (B50) pada BBM jenis solar dapat terealisasi pada 2026.
Mendukung penanganan bencana pada masa tanggap darurat, BPH Migas memberikan keringanan pembelian solar dan pertalite di Aceh, dengan pembebasan barcode.
PEMERINTAH berencana untuk mengurangi ekspor minyak sawit mentah, atau Crude Palm Oil (CPO) sebesar 5,3 juta ton pada tahun depan untuk mandatori biodiesel B50 di 2026
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan penggunaan campuran biodiesel pada Bahan Bakar Minyak (BBM) solar sebesar 50% atau B50.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved