Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif membeberkan alasan yang membuat pembahasan terkait penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi berlangsung alot.
Ia menjeaskan ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan ketika pemerintah menetapkan harga pertalite dan solar.
"Keputusan ini kan harus mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari daya beli, hingga kemampuan pendanaan pemerintah," ujar Arifin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/8).
Baca juga: Nasib Harga Pertalite Diputuskan dalam Dua Hari ke Depan
Selain itu, pemerintah juga harus mengantisipasi tingginya kebutuhan energi pada akhir tahun. Saat itu, banyak negara nontropis akan berebut membeli energi karena memasuki musim dingin.
"Artinya ketersediaan energi menjadi terbatas, harganya bisa meningkat," tutur mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang itu.
Oleh karena itu, apapun keputusan yang akan diambil pemerintah nantinya, ia mengajak masyarakat bisa menghemat penggunaan BBM subsidi.
"Ayolah kita sama sama menghemat," tandasnya. (A-2)
Mendukung penanganan bencana pada masa tanggap darurat, BPH Migas memberikan keringanan pembelian solar dan pertalite di Aceh, dengan pembebasan barcode.
Anggota Komisi VI DPR Khilmi meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang belum tentu kebenarannya seperti kasus Pertalite yang dicampur air di Jawa Timur.
Sejumlah warga di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) yang mengeluh motor rusak setelah diisi Pertalite.
PERTAMINA Patra Niaga Regional Jatimbalinus memperpanjang posko aduan terkait kendaraan yang 'brebet' atau mogok usai mengisi BBM jenis pertalite, hingga 10 November 2025 mendatang.
DPR RI akan memanggil pemerintah dan Pertamina menyusul laporan kendaraan yang mogok atau motor brebet setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite di Jawa Timur.
Upaya menjaga mutu bahan bakar minyak (BBM) dan pelayanan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terus diperkuat.
Kementerian ESDM menargetkan uji coba program mandatori campuran bahan bakar nabati (BBN) biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% (B50) pada BBM jenis solar dapat terealisasi pada 2026.
Mendukung penanganan bencana pada masa tanggap darurat, BPH Migas memberikan keringanan pembelian solar dan pertalite di Aceh, dengan pembebasan barcode.
PEMERINTAH berencana untuk mengurangi ekspor minyak sawit mentah, atau Crude Palm Oil (CPO) sebesar 5,3 juta ton pada tahun depan untuk mandatori biodiesel B50 di 2026
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan penggunaan campuran biodiesel pada Bahan Bakar Minyak (BBM) solar sebesar 50% atau B50.
DISPARITAS harga antara minyak kelapa sawit dengan solar yang menjadi bahan baku biodiesel mendorong terjadinya kenaikan dana produksi BPDPKS harus mengubah alokasi dana pembiayaan
Teknologi heat pump dan solar ini memungkinkan penggunaan energi yang efisien dan ramah lingkungan, yang mampu mengurangi konsumsi listrik secara signifikan hingga 80%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved