Wapres: Kemajuan Ekonomi Tak Boleh Munculkan Ketimpangan

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta agar kemajuan ekonomi yang sedemikian pesat di Indonesia tidak boleh memunculkan ketimpangan dan kepincangan di masyarakat. Pasalnya, mandat konstitusi meminta agar proses pembangunan ekonomi harus memunculkan keadilan.

“Oleh karena itu, diperlukan strategi yang baik dalam mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia di mana sumber daya ekonomi bisa dimanfaatkan untuk menopang tujuan tersebut,” kata Ma’ruf pada acara Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional ISEI 2022 di Jakarta, Rabu (24/8).

Baca juga: PLN Siap Pasok Listrik 169 MW ke Proyek TPPI Olefin Complex

Ma’ruf menyampaikan, gagasan dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi dapat dilakukan di antaranya melalui empat langkah nyata. Langkah pertama yaitu memapankan suplai dan rantai pasok kebutuhan pokok. Ketersediaan bahan kebutuhan pokok ini sangat penting dan harus dipastikan, sehingga tidak memunculkan gangguan pasokan di akar rumput. Stabilitas ekonomi yang paling mendasar salah satunya ditandai dengan terjaminnya kebutuhan pokok masyarakat, khususnya pangan.

Langkah berikut, tambahnya, yaitu mendesain bauran kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. “Kehati-hatian dalam menyusun kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan menjadi langkah penting untuk mencegah risiko krisis,” imbuhnya.

Dengan kehati-hatian dalam menyusun bauran kebijakan tersebut, Wapres berharap, dapat memberikan keberpijakan pada kepentingan nasional dan sensitif terhadap kelompok masyarakat menengah ke bawah.

“Selanjutnya memperkuat inovasi dan digitalisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif,” lanjutnya. 

Menurut Ma’ruf, berbagai hal tersebut menjadi penting, khususnya sejak pandemi Covid-19 yang telah melahirkan berbagai cara kerja baru di seluruh tatanan kehidupan. Dengan penguatan pada inovasi dan digitalisasi dalam jangka panjang, diharapkan dapat menjangkau kelompok masyarakat di seluruh pelosok Indonesia yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi.

“Selanjutnya, mendorong pemerataan dan keadilan ekonomi,” imbaunya.

Wapres pun menjelaskan beberapa upaya yang dapat terus dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mendorong pemerataan ini, di antaranya dengan mempromosikan bangun usaha koperasi, membatasi penguasaan lahan, akses modal bagi pelaku UMKM, penguasaan BUMN terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan industrialisasi perdesaan yang berbasis sumber daya lokal. 

Ketua Umum ISEI yang juga menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengajak seluruh peserta yang hadir untuk menyukseskan acara ini agar hasil yang di dapat nantinya dapat benar-benar diimplementasikan secara nyata.

“Kita tidak boleh lengah. Dunia bergejolak. Tema [acara] ini [bertujuan] bagaimana ISEI bisa menggagas dan memperkuat untuk sinergi Akademisi, Bisnis, dan pemerintah di pusat maupun daerah,” ungkap Perry. (OL-6)