Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani memperkirakan butuh tambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp198 Triliun pada tahun ini jika pemerintah tidak ingin menaikan harga BBM subsidi.
"Kalau tidak mau menaikkan BBM dan tidak melakukan apa-apa, juga tidak melakukan pembatasan, maka Rp502 triliun tidak akan cukup. Butuh tambahan lagi bisa mencapai Rp.698 triliun," ujar Sri Mulyani saat di temui di Komplek Parlemen, Selasa (23/8).
Menurut Sri Mulyani, penambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp198 triliun, itu hanya untuk kebutuhan tambahan kuota subsidi Solar dan Pertalite. Sedangkan untuk subsidi LPG 3 Kg belum dilakukan penghitungan.
Sri Mulyani Melanjutkan, pemerintah saat ini hanya mempunyai tiga pilihan dalam permasalahan ini. Pertama, menambah anggaran dan kompensasi mencapai Rp700 triliun. Kedua, membatasi penyaluran subsidi ke masyarakat, sehingga tidak semua masyarakat dapat mengakses BBM. Ketiga, menaikan harga BBM-nya.
"Tiga-tiganya sama sekali tidak enak, APBN jelas akan sangat berat karena subsidi BBM itu sudah naik tiga kali lipat tahun ini menjadi Rp502 triliun, tetapi angka tersebut masih kurang," ucap Sri Mulyani.
Baca juga: Dukungan Pemerintah Jadi Kendala Penyediaan Rumah Subsidi
Namun, Sri Mulyani mengatakan, belum ada keputusan apapun mengenai tiga pilihan tersebut. Beberapa menteri bersama PLN dan Pertamina juga sedang melakukan perhitungan terkait pilihan tersebut.
Ia melanjutkan, pemerintah saat ini masih memperhatikan 'rambu-rambu' dalam mengambil keputusan ini. Pertama, pemerintah masih memperhatikan daya beli masyarakat, terutama menjaga daya beli masyarakat 40 persen terbawah.
Kedua, pemerintah juga masih perhatikan kapasitas APBN. Anggaran dan kompensasi subsidi tahun ini sudah bengkak nilainya mencapai ratusan triliun dan itu belum juga cukup. Jika angka tersebut bertambah, maka pemerintah harus membayar tagihan kompensasi di tahun 2023 nanti.
"Tahun 2023 nanti, kita juga sudah ada pemilu, jadi kita harus liat APBN dengan sangat teliti," ujar Sri Mulyani.
Ketiga, pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi sudah bertumbuh 5,44 persen pada kuartal II, tetapi hal tersebut juga harus melihat komposisi pemulihan tersebut terutama dari konsumsi masyarakat.
"Masyarakat atas sudah kuat, namun masyarakat bawah masih kurang. Ini harus dilihat setiap kenaikannya, dampaknya akan ke segmen mana dan apakah kita punya instrumen yang dapat meredam dampak negatifnya atau tidak," pungkasnya. (OL-4)
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
PENGALIHAN subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai (BLT) dinilai rasional dilakukan pemerintah agar anggaran negara dapat memberi manfaat secara optimal.
PRESIDEN Prabowo Subianto tengah berupaya meningkatkan lifting minyak dalam negeri. Saat ini, tercatat 301 sumur minyak yang tersebar di sejumlah wilayah.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan rencana Presiden Prabowo Subianto akan mengganti subsidi energi dengan bantuan langsung tunai (BLT).
PRESIDEN Prabowo Subianto menunjuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai ketua tim kebijakan subsidi energi. Bahlil diminta memastikan subsidi tepat sasaran.
Peningkatan anggaran untuk subsidi energi di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 perlu dilihat secara lebih dalam.
Mekanisme tersebut selain sebagai pendataan juga untuk mengedukasi masyarakat agar subsidi benar-benar dinikmati keluarga miskin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved