Selasa 23 Agustus 2022, 21:18 WIB

Menkeu Butuh Tambahan Rp198 Triliun Agar Harga BBM Subsidi Tidak Naik

Ficky Ramadhan | Ekonomi
Menkeu Butuh Tambahan Rp198 Triliun Agar Harga BBM Subsidi Tidak Naik

Antara
Ilustrasi

 

MENTERI Keuangan Sri Mulyani memperkirakan butuh tambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp198 Triliun pada tahun ini jika pemerintah tidak ingin menaikan harga BBM subsidi.

"Kalau tidak mau menaikkan BBM dan tidak melakukan apa-apa, juga tidak melakukan pembatasan, maka Rp502 triliun tidak akan cukup. Butuh tambahan lagi bisa mencapai Rp.698 triliun," ujar Sri Mulyani saat di temui di Komplek Parlemen, Selasa (23/8).

Menurut Sri Mulyani, penambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp198 triliun, itu hanya untuk kebutuhan tambahan kuota subsidi Solar dan Pertalite. Sedangkan untuk subsidi LPG 3 Kg belum dilakukan penghitungan.

Sri Mulyani Melanjutkan, pemerintah saat ini hanya mempunyai tiga pilihan dalam permasalahan ini. Pertama, menambah anggaran dan kompensasi mencapai Rp700 triliun. Kedua, membatasi penyaluran subsidi ke masyarakat, sehingga tidak semua masyarakat dapat mengakses BBM. Ketiga, menaikan harga BBM-nya.

"Tiga-tiganya sama sekali tidak enak, APBN jelas akan sangat berat karena subsidi BBM itu sudah naik tiga kali lipat tahun ini menjadi Rp502 triliun, tetapi angka tersebut masih kurang," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Dukungan Pemerintah Jadi Kendala Penyediaan Rumah Subsidi

Namun, Sri Mulyani mengatakan, belum ada keputusan apapun mengenai tiga pilihan tersebut. Beberapa menteri bersama PLN dan Pertamina juga sedang melakukan perhitungan terkait pilihan tersebut.

Ia melanjutkan, pemerintah saat ini masih memperhatikan 'rambu-rambu' dalam mengambil keputusan ini. Pertama, pemerintah masih memperhatikan daya beli masyarakat, terutama menjaga daya beli masyarakat 40 persen terbawah.

Kedua, pemerintah juga masih perhatikan kapasitas APBN. Anggaran dan kompensasi subsidi tahun ini sudah bengkak nilainya mencapai ratusan triliun dan itu belum juga cukup. Jika angka tersebut bertambah, maka pemerintah harus membayar tagihan kompensasi di tahun 2023 nanti.

"Tahun 2023 nanti, kita juga sudah ada pemilu, jadi kita harus liat APBN dengan sangat teliti," ujar Sri Mulyani.

Ketiga, pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi sudah bertumbuh 5,44 persen pada kuartal II, tetapi hal tersebut juga harus melihat komposisi pemulihan tersebut terutama dari konsumsi masyarakat.

"Masyarakat atas sudah kuat, namun masyarakat bawah masih kurang. Ini harus dilihat setiap kenaikannya, dampaknya akan ke segmen mana dan apakah kita punya instrumen yang dapat meredam dampak negatifnya atau tidak," pungkasnya. (OL-4)

Baca Juga

dok.ant

Harga Minyak Naik di tengah Kekhawatiran Suku Bunga Mereda

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 09 Februari 2023, 08:24 WIB
HARGA minyak naik untuk hari ketiga berturut-turut pada akhir perdagangan pada Rabu (Kamis pagi WIB), karena investor merasa lebih nyaman...
MI/Amir Mr

Sawit jadi Masa Depan Perekonomian Indonesia

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 09 Februari 2023, 07:44 WIB
Regulasi pemerintah diharapkan tidak tumpeng tindih sehingga Indonesia tetap menjadi negara pengekspor CPO (crude palm oil) terbesar di...
Dok.Ist

Kontraktor Tambang Nikel PT. Hillcon Tbk Siap IPO Rp553 Miliar

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 09 Februari 2023, 07:29 WIB
IPO Hillcon kelebihan permintaan dari investor institusi 1.3x selama...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya