Selasa 23 Agustus 2022, 20:20 WIB

Dukungan Pemerintah Jadi Kendala Penyediaan Rumah Subsidi

Gana Buana | Ekonomi
Dukungan Pemerintah Jadi Kendala Penyediaan Rumah Subsidi

Dok Apersi
Suasana audiensi DPP Apersi dengan Komisi V DPR RI.

 

DEWAN Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) memaparkan kendala kebutuhan rumah nasional di hadapan Komisi V DPR RI, belum lama ini.

Ketua Komisi V DPR Syaifullah Tamliha mengatakan, dalam audiensi di Gedung Nusantara Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, tersebut Apersi juga memberikan banyak masukan terkait percepatan penyediaan perumahan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Apersi tak sekadar datang berkeluh kesah, tapi juga memberikan masukannya dalam bentuk makalah. Kita jadi lebih paham kendala yang ada di rumah subsidi yang bertujuan untuk MBR,” ungkap Syaifullah dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (23/8).

Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah mengatakan bisnis developer yang tergabung di Apersi saat ini dalam keadaan kurang kondusif. Di saat efek pandemi masih dirasakan, ada pula kendala dari pemerintah yang seharusnya menjadi mitra developer dalam membangun rumah subsidi.

Dalam hal ini Junaidi menyoroti salah satunya soal kenaikan harga rumah subsidi yang sudah dua tahun tidak mengalami kenaikan. Efek pandemi yang masih berlangsung dan naiknya bahan bangunan utama seperti besi dan semen membuat margin berkurang.

"Bahkan di beberapa daerah kenaikannya cukup signifikan, dan memilih tak menjual rumah subsidi. Idealnya kenaikannya 7%," jelasnya.

 

Baca juga: DPR Dukung Program Subsidi Rumah Rakyat untuk MBR

 

Tidak hanya itu, Junaidi menjelaskan bahwa dalam industri rumah subsidi yang merupakan program pemerintah yaitu Program Sejuta Rumah (PSR) juga masih terhambat kendala klasik yakni kuota yang tidak konsisten setiap tahunnya. Hal itu menyebabkan pasokan rumah tak maksimal.

Selain itu, kenaikan harga lahan dan ketersediaan yang semakin terbatas membuat anggota Apersi kesulitan dalam menjalankan bisnisnya. Junaidi memberikan masukan seharusnya ada sinkronisasi dalam penentuan kuota dan harga.

"Sinkronisasi ini akan meningkatkan dan menjaga konsistensi kuota KPR subsidi dan akan menjaga rumah subsidi tetap sejalan dengan biaya produksi," terangnya.

Di hadapan anggota DPR itu, Apersi juga telah membuat roadmap terkait optimalisasi ekosistem perumahan. Mulai dari urusan pembiayaan hingga land bank.

Pertama yang diharapkan Apersi ialah penyesuaian suku bunga berjenjang KPR subsidi FLPP. Lalu pemberian subsidi premi asuransi dan lembaganya. Selanjutnya percepatan program tabungan perumahan atau Tapera dan juga program KPR untuk masyarakat informal.

"Terkait lahan, kita berharap adanya percepatan operasional bank tanah. Peran Pemda juga dikuatkan untuk mengatasi berbagai kendala yang ada serta menetapkan zona hunian untuk MBR, membuat indeks kelayakan di masing-masing wilayahnya," tandas Junaidi. (Gan/X-12)

Baca Juga

Freepik.com

Luhut Nilai Bisnis Penyimpanan Karbon di RI Miliki Prospek Bagus

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 30 Mei 2023, 21:04 WIB
Indonesia disebut memiliki potensi besar terhadap kapasitas penyimpanan karbon dioksida (CO2) hingga 400 giga ton CO2 di sumur migas yang...
Dok. MiniGold Indonesia

Terus Berinovasi, MIniGold Indonesia Luncurkan Produk Perak Silverium

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Selasa 30 Mei 2023, 20:57 WIB
Kali ini, MiniGold kembali berinovasi dengan meluncurkan Silverium, produk perak batangan dengan kualitas perak...
Antara

Ijin Freeport Habis di Tahun 2041

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 30 Mei 2023, 20:42 WIB
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengaku belum mengantongi izin perpanjangan kontrak yang habis di...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya