Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
DOMINASI perbankan di sektor keuangan Indonesia dinilai mencerminkan ketimpangan. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk memperdalam dan memperluas instrumen lain, agar ada pertumbuhan yang merata di sektor tersebut.
"Sektor keuangan didominasi industri perbankan, sementara sumber pendanaan jangka panjang masih terbatas," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam rapat kerja dengan Baleg DPR RI, Kamis (18/8).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, aset perbankan pada 2020 mencapai 76,7% dari total aset sektor keuangan senilai Rp12.162 triliun. Sementara itu, aset asuransi hanya 7,4%, aset dana pensiun 8,7%, aset lembaga pembiayaan 4,9% dan aset dari industri lain hanya 2,2%.
Baca juga: Bank Indonesia: Inflasi Tahun Ini akan Melebihi Batas Atas Sasaran
Adapun besaran aset perbankan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 59,5%. Lalu, kapitalisasi pasar modal tercatat 48,3% terhadap PDB, aset industri asuransi 5,8% terhadap PDB dan aset dana pensiun 6,9% terhadap PDB.
"Sektor keuangan Indonesia relatif dangkal dibandingkan dengan negara lain di ASEAN-5. Sektor perbankan mendominasi, ini jangka pendek. Padahal, pembiayaan pembangunan membutuhkan sumber pendanaan jangka panjang," jelas Suahasil.
Menurut dia, rendahnya aset industri keuangan selain perbankan sedianya menggambarkan potensi pendalaman yang cukup besar. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan yang dapat memperdalam instrumen di sektor keuangan, sehingga perbankan tidak selalu mendominasi.
Baca juga: BSI Mau Rights Issue, Terbitkan 6 Miliar Saham Baru
Perbankan dinilai masih memiliki persoalan struktural yang mengakibatkan inefisiensi. Misalnya, overhead cost perbankan cukup tinggi, jika dibandingkan negara di kawasan. Biaya tinggi juga diikuti net interest margin (NMI) yang tinggi, serta menunjukkan efisiensi intermediasi rendah. Akibatnya, tingkat suku bunga pinjaman menjadi lebih tinggi.
"Rerata tingkat suku bunga pinjaman di Indonesia itu 8,59%. Ini tertinggi di ASEAN-5," imbuhnya.
Pemerintah melihat potensi besar pada nasabah perbankan dengan jumlah simpanan besar. Dalam hal ini, untuk melakukan diversifikasi instrumen investasi dari jangka pendek ke jangka panjang. Sebab, 0,07% dari total nasabah perbankan memiliki nominal simpanan lebih dari Rp2 miliar, dengan jumlah simpanan mencapai Rp4.606,8 triliun.(OL-11)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) melakukan audiensi dengan Polri
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved