Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
HARGA komoditas timah yang melejit di awal tahun 2022 juga turut mendorong peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada semester satu tahun 2022.
PT Timah Tbk sebagai perusahaan pertambangan timah yang merepresentasikan negara optimis perolehan pajak dan PNBP tahun ini dapat melampui tahun 2021. Pada tahun 2021 lalu, Emiten Berkode TINS ini menyumbangkan pendapatan negara sebesar Rp776,6 miliar.
Pada semester satu tahun 2021, PT Timah Tbk menyetorkan pajak dan PNBP ke negara yakni mencapai Rp234,6 miliar. Sedangkan untuk setoran pajak dan PNBP pada semester satu tahun 2022 diestimasikan mencapai 400 persen dari capaian semester satu tahun 2021.
Peningkatan kontribusi pajak dan PNBP dari PT Timah Tbk lantaran peningkatkan jumlah pajak PPH Badan. Dimana tahun buku tahun 2021, PT Timah Tbk berhasil membukukan laba senilai Rp1,3 triliun.
Selain itu, PT Timah Tbk tahun ini juga membagikan deviden kepada pemegang saham sebesar Rp455 miliar atau 35 persen dari keuntungan perusahaan.
Meningkatkan kontribusi PT Timah Tbk dari sektor pajak dan PNBP juga didorong oleh harga komoditas yang tinggi pada awal tahun 2022, yang berada dikisaran 48.000 per Metrik Ton.
Perbaikan tata kelola industri timah juga memengaruhi peningkatan pajak, PT Timah Tbk melalui pola kemitraan merangkul masyarakat untuk menambang di wilayah konsesi perusahaan, sehingga masyarakat penambang yang bermitra dengan PT Timah Tbk juga melaksanakan kewajiban perpajakannya.
"Kontribusi pajak dan PNBP PT Timah Tbk semester satu tahun 2022 estimasinya di atas 400 persen dari kontribusi pajak dan PNBP semester satu tahun lalu. Membaiknya performa kinerja perusahaan tentunya selaras dengan kontribusi perusahaan kepada negara," kata Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk, Abdullah Umar.
Abdullah mengatakan, PT Timah Tbk terus berupaya untuk meningkatkan kinerja perseroan sebagai tanggungjawab kepada pemilik saham dalam hal ini Pemerintah Indonesia melalui MIND ID sebagai pemiilik saham mayoritas.
PT Timah Tbk, kata Abdullah juga mengimbau para mitra usaha untuk patuh pajak. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu PT Timah Tbk menggandeng Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalpinang dan KPP Bangka untuk mensosialisasikan kewajiban pajak mitra usaha perusahaan.
"Pajak ini sebagai bentuk kontribusi kita kepada negara, karena pajak dan PNBP memiliki peran yang penting untuk mendukung pembangunan di Indonesia," katanya.
Abdullah menyebutkan, PT Timah Tbk secara konsisten juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan di masing-masing wilayah operasional perusahaan melalui program CSR.
Berikut catatan kontribusi pajak dan PNBP PT Timah Tbk dalam empat tahun terakhir
Tahun 2018: Rp818,7 miliar
Tahun 2019: Rp1,2 triliun
Tahun 2020: Rp677,9 miliar
Tahun 2021: Rp776,657 mililar.(OL-13)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemungutan pajak oleh marketplace tidak akan menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Indef menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tidak akan menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen di marketplace.
Pemerintah berupaya memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satunya membidik pengenaan pajak berbasis media sosial dan data digital di tahun depan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp181,3 triliun per bulan di sepanjang semester I 2025.
Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) memberikan kontribusi melalui setoran kewajiban kepada negara sepanjang tahun 2024 sebesar Rp1,94 triliun.
LELANG adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan pada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, lalu menjual barang pada penawar harga tertinggi.
Pemerintah juga mempertimbangkan memperluas pengenaan royalti untuk produk turunan mineral yang selama ini belum masuk dalam skema pendapatan negara.
Rapat terbatas tersebut fokus membahas tentang penerimaan negara secara keseluruhan, termasuk pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), royalti, dan sektor lainnya.
Secara rinci, PNBP dari sektor sumber daya alam (SDA) migas tercatat sebesar Rp17,5 triliun. Meski nilai ini setara dengan 15,5% dari target APBN, realisasinya turun 1,7% dibanding tahun lalu.
Penurunan PNBP sektor paling tajam ialah dari mineral dan batu bara (minerba), dari Rp172,1 triliun pada 2023 menjadi Rp140,5 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved