Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, upaya konsolidasi fiskal APBN tergolong berhasil. Pasalnya, rasio utang pemerintah mengalami penurunan signifikan tanpa memberi efek buruk bagi perekonomian.
"Rasio utang Indonesia tahun 2022 Juli ini sudah menurun sangat tajam. Hanya dalam enam bulan, sekarang di 37,9%. Yang disampaikan oleh Ketua MPR di angka 40,73%, itu adalah posisi akhir 2021," ujarnya dalam konferensi pers Nota Keuangan secara daring, Selasa (16/8).
Hal itu, kata Sri Mulyani, juga meningkatkan kredibilitas APBN yang dalam dua setengah tahun terakhir menopang perekonomian akibat pandemi covid-19. Menurutnya, kondisi tersebut dapat berimplikasi positif lantaran momentum pemulihan ekonomi saat ini tergolong masih cukup tinggi.
Kredibilitas dan kemampuan pengelolaan fiskal yang baik juga menurutnya terkonfirmasi oleh rating yang diberikan oleh beberapa lembaga pemeringkat dunia. Di situasi yang tidak menentu, Indonesia menjadi salah satu dari 30 negara yang justru ratingnya mengalami penaikan.
"Padahal 160 negara di-down-grade rating-nya karena kondisi fiskal memburuk dan belum pulih, dan bahkan outlooknya juga negatif," kata Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, rasio utang yang menciut dan pengakuan sejumlah lembaga pemeringkat internasional menggambarkan pengelolaan fiskal negara yang cukup baik.
"Ini menggambarkan bahwa kita menggunakan fiscal tools secara hati-hati dan tepat, sehingga kita tetap bisa memulihkan ekonomi namun tidak mengorbankan kesehatan APBN," pungkasnya. (OL-8)
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Serangan Militer AS-Israel ke Iran, DPR Dorong Pemerintah Aktifkan Skenario Fiskal Kontinjensi dan Stabilitas Moneter
Dunia disebut sedang memasuki periode perubahan besar yang membawa konsekuensi sosial, ekonomi, hingga ancaman terhadap ketahanan negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Danantara Indonesia untuk menjelaskan kepastian arah kebijakan fiskal Indonesia kepada Moody's.
Menkeu Purbaya targetkan tax ratio 11–12% pada 2026, optimistis penerimaan pajak membaik seiring pemulihan ekonomi dan perkuat pertumbuhan DJP.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
WAKIL Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan komitmennya memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter usai resmi dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/2).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved