Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Ketua Komisi V DPR RI Saifullah Tamliha menyesalkan sikap Menteri Perhubungan yang tidak koordinasi dengan Komisi V DPR RI terkait rencana menaikan tarif ojek daring atau "online"
Padahal menurut dia, keputusan tersebut berdampak pada masyarakat luas sehingga memerlukan pertimbangan yang matang dan komprehensif.
"Komisi V DPR menyesalkan Menteri Perhubungan tidak pernah menyampaikan dan berkoordinasi terkait pembuatan keputusan tersebut, padahal sangat berdampak pada masyarakat luas," kata Tamliha di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan, rencana kenaikan tarif ojek online (Ojol) yang mengacu pada Kepmenhub Nomor KP/564/2022 yang akan diimplementasikan pada 14 Agustus 2022, perlu justifikasi oleh UU.
Menurut dia, pada Pasal 47 Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) disebutkan bahwa sepeda motor tidak termasuk angkutan umum.
Baca juga : Tarif Baru Ojek Online Dinilai Dapat Mengerek Laju Inflasi
"Selain itu risiko kecelakaan sepeda motor sangat tinggi, data tahun 2022 mencapai 73 persen," ujarnya.
Tamliha menilai pemerintah wajib hadir dalam memperkuat kemitraan antara driver dan aplikator dengan terus berkoordinasi dan mengawasi secara langsung terkait Keputusan Menteri Perhubungan. Langkah itu menurut dia agar para pengemudi "ojol" dan pengguna jasa tdak dirugikan.
"Dan lebih penting lagi adalah aspek keselamatan, keamanan dan pelayanan prima kepada pengguna jasa," katanya.
Politisi PPP itu mengatakan, apabila pemerintah ingin tetap mengatur keberadaan "ojol", maka ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, terutama memperhatikan hak-hak para driver dan pengguna jasa. (RO/OL-7)
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan driver ojol akan tarif murah
ASOSIASI Jalan Tol Indonesia (ATI) sepakat memberikan diskon tarif sebesar 15% di seluruh ruas tol di Indonesia pada periode mudik Lebaran.
Nnilai subsidi disarankan harus lebih rendah dari tarif yang akan dibayarkan oleh masyarakat.
Besaran tarif MRT dan LRT akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan DKI.
Pemprov DKI Jakarta masih menunggu kesiapan DPRD untuk pengumuman penetapan tarif MRT.
Hitungan tarif MRT disebut akan berada pada interval Rp8.000-10.500
DJKA Kemenhub mengirimkan tim guna menindaklanjuti dan mengevakuasi korban kecelakaan kereta api di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/1) pagi.
Kemenhub meminta maaf atas insiden tabrakan antara KA Turangga dan Commuterline di Cicalengka, Bandung.
Jumlah korban jiwa kecelakaan KA Turangga (KA Plb 65A) dengan KA Commuterline Bandung Raya (KA 350) yang terkonfirmasi hingga Jumat, (5/1) pukul 15.00 Wib adalah sebanyak 4 orang.
Menhub Budi Karya Sumadi mengecek kesiapan infrastruktur transportasi jelang arus mudik Lebaran 2024 di beberapa lokasi di Jawa Barat, Jumat (9/3).
Dengan akses terluar semakin terjangkau, kegiatan perekonomian pelosok dapat berkembang dan kesenjangan antarwilayah dapat dikikis.
Kemenhub mulai membahas upaya antisipasi kepadatan di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten, di masa mudik lebaran 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved