Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan penandatanganan lelang untuk proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, akan dilakukan akhir Agustus 2022, dan setelahnya akan langsung dimulai konstruksi pembangunan fisik.
"Tanda tangan kontrak (akhir Agustus). Habis itu langsung konstruksi,” kata Basuki di Kantor Kementerian PU-Pera, Jakarta, Kamis (11/8).
Ia memastikan tidak ada masalah ketersediaan anggaran dari pemerintah untuk memulai pembangunan fisik tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, ujar Basuki, secara prinsip sudah menyetujui anggaran untuk pembangunan fisik IKN.
Namun, menurut Basuki, Menkeu dan jajaran eselon I Kemenkeu sedang menelaah lebih lanjut usulan anggaran dari Kementerian PU-Pera untuk masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
"Untuk DIPA-nya saya pikir Menteri Keuangan sudah oke. Lagi ditelaah, biasanya dengan eselon I-nya, biasanya untuk masuk di dalam dokumen DIPA. Tidak masalah," ujarnya.
Adapun sejumlah proyek infrastruktur yang pembangunannya ditargetkan segera dimulai, antara lain, proyek untuk pematangan lahan (land development), jalan tol, jalan, jalan nasional, jalan logistik, dan rumah susun pekerja.
Baca juga: Pemerintah Gencarkan Produksi Sumber Pangan Alternatif
Selain itu, pemerintah juga akan segera menyiapkan lelang untuk pembangunan proyek Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara atau (KIPP).
"(Istana) baru mau tender. Land development-nya sudah, tol-nya sudah tender, kemudian yang logistik sudah. Rumah susun untuk para pekerja juga mudah-mudahan akhir bulan ini sudah ada penetapan pemenang," kata Basuki.
Menteri optimistis dapat menyerap anggaran pembangunan IKN pada tahun ini yang sebesar Rp5,4 triliun secara optimal.
"Dulu kita bisa lebih, Rp7 triliun sekian. Tapi karena ini baru bisa mau September, kita kurangi Rp5,4 triliun. Kalau tidak, ada sisa DIPA kan malu juga, minta banyak tidak bisa serap," katanya.
Di sisi lain, Basuki juga belum bisa memastikan apakah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri langsung peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek di IKN, sebagaimana berita yang beredar saat ini.
Menurut Basuki, Presiden Jokowi kurang begitu menyukai seremoni groundbreaking. Presiden Jokowi, kata Basuki, lebih menyukai untuk meninjau proyek fisik yang pembangunannya sudah berjalan.
"Ada groundbreaking atau tidak kami masih belum tahu. Kalau groundbreaking kan Presiden, Presiden tidak suka groundbreaking. Meninjau yang sudah jalan, iya. Tapi kalau untuk mulai, beliau tidak. Karena beliau beberapa kali di Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi), groundbreaking ternyata sudah empat kali, tidak jalan-jalan," katanya. (Ant/OL-16)
KABAR mundurnya sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo akan menjadi pukulan serius bagi Jokowi dan peta kekuatan paslon yang didukungnya pada Pemilu 2024.
Basuki Hadimuljono meninjau jaringan jalan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Penajam Paser Utara
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku tidak mengetahui isu yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur dari kabinet.
Perbaikan, imbuhnya, akan dilakukan paling lambat pekan depan. Langkah cepat harus segera diambil mengingat RSUD dan sekolah adalah fasilitas publik yang sangat vital.
Dalam delapan tahun terakhir ini, terdapat 173 PSN yang telah dioperasikan dengan nilai investasi mencapai Rp1.442,3 triliun.
Jalan nasional nontol di Pulau Sumatra mencapai 13.417 km dengan kemantapan 93,80%. Kemudian jalan nasional nontol Pulau Jawa dan Bali 7.090 km dengan kemantapan 96,43
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved