Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan penandatanganan lelang untuk proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, akan dilakukan akhir Agustus 2022, dan setelahnya akan langsung dimulai konstruksi pembangunan fisik.
"Tanda tangan kontrak (akhir Agustus). Habis itu langsung konstruksi,” kata Basuki di Kantor Kementerian PU-Pera, Jakarta, Kamis (11/8).
Ia memastikan tidak ada masalah ketersediaan anggaran dari pemerintah untuk memulai pembangunan fisik tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, ujar Basuki, secara prinsip sudah menyetujui anggaran untuk pembangunan fisik IKN.
Namun, menurut Basuki, Menkeu dan jajaran eselon I Kemenkeu sedang menelaah lebih lanjut usulan anggaran dari Kementerian PU-Pera untuk masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
"Untuk DIPA-nya saya pikir Menteri Keuangan sudah oke. Lagi ditelaah, biasanya dengan eselon I-nya, biasanya untuk masuk di dalam dokumen DIPA. Tidak masalah," ujarnya.
Adapun sejumlah proyek infrastruktur yang pembangunannya ditargetkan segera dimulai, antara lain, proyek untuk pematangan lahan (land development), jalan tol, jalan, jalan nasional, jalan logistik, dan rumah susun pekerja.
Baca juga: Pemerintah Gencarkan Produksi Sumber Pangan Alternatif
Selain itu, pemerintah juga akan segera menyiapkan lelang untuk pembangunan proyek Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara atau (KIPP).
"(Istana) baru mau tender. Land development-nya sudah, tol-nya sudah tender, kemudian yang logistik sudah. Rumah susun untuk para pekerja juga mudah-mudahan akhir bulan ini sudah ada penetapan pemenang," kata Basuki.
Menteri optimistis dapat menyerap anggaran pembangunan IKN pada tahun ini yang sebesar Rp5,4 triliun secara optimal.
"Dulu kita bisa lebih, Rp7 triliun sekian. Tapi karena ini baru bisa mau September, kita kurangi Rp5,4 triliun. Kalau tidak, ada sisa DIPA kan malu juga, minta banyak tidak bisa serap," katanya.
Di sisi lain, Basuki juga belum bisa memastikan apakah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri langsung peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek di IKN, sebagaimana berita yang beredar saat ini.
Menurut Basuki, Presiden Jokowi kurang begitu menyukai seremoni groundbreaking. Presiden Jokowi, kata Basuki, lebih menyukai untuk meninjau proyek fisik yang pembangunannya sudah berjalan.
"Ada groundbreaking atau tidak kami masih belum tahu. Kalau groundbreaking kan Presiden, Presiden tidak suka groundbreaking. Meninjau yang sudah jalan, iya. Tapi kalau untuk mulai, beliau tidak. Karena beliau beberapa kali di Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi), groundbreaking ternyata sudah empat kali, tidak jalan-jalan," katanya. (Ant/OL-16)
KABAR mundurnya sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo akan menjadi pukulan serius bagi Jokowi dan peta kekuatan paslon yang didukungnya pada Pemilu 2024.
Basuki Hadimuljono meninjau jaringan jalan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Penajam Paser Utara
“Akhir Februari ditargetkan fungsional. Seksi 4 ini sudah bagus, nanti akan ada taman dan juga bentang alam seperti batuan di lereng."
Jalan tol akses Patimban untuk meningkatkan konektivitas di Jawa Barat dan memperlancar arus logistik kawasan industri Karawang dan Subang menuju Pelabuhan Patimban.
Kementerian PUPR telah menyelesaikan Penataan Kawasan Pantai Malalayang dan Ecotourism Village Bunaken.
Festival arsitektur dan konferensi ARCH:ID 2022 dijadikan sebagai ruang refleksi keberagaman praktik dan produk arsitektur yang ada di Indonesia.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
KETUA Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara, menanggapi banyaknya pertanyaan berkaitan kepemimpinan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved