Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menegaskan Tim Pengendalian Inflasi, di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota harus bergotong-royong dalam mengendalikan harga pangan di seluruh wilayah Indonesia.
Tujuannya, untuk menekan laju inflasi sebagai dampak krisis ekonomi global yang kini tengah terjadi.
"Gerakan gotong-royong ini harus digaungkan baik antar-TPID kabupaten/kota maupun antar-TPID Provinsi. Tugas TPID sekarang menjadi jauh lebih berat karena harus bergerak seperti tim sepakbola yang memainkan total football dengan target bukan hanya inflasi di daerah masing-masing," jelasnya.
"Namun juga memitigasi daerah yang surplus dan defisit bahan pangan tertentu untuk kemudian dilakukan perdagangan domestik," ujar Andreas dalam keterangan tertulis kepada awak media, Selasa (2/8).
Politikus PDI-Perjuangan itu menyebutkan, ego kedaerahan harus ditanggalkan demi kepentingan nasional dalam rangka menekan laju inflasi. Selain itu, TPIP harus bisa menjadi ‘dirigen’ bagi orkestrasi di tingkat TPID Provinsi.
Sedangkan TPID Provinsi harus secara nyata membangun sinergi dan kolaborasi antar-TPI kabupaten/kota.
Karena itu, Andreas mengatakan, selain gotong royong, juga diambil langkah-langkah antisipasi melalui strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Baca juga: Pemulihan Ekonomi Nasional Terjaga, Namun Waspadai Inflasi
Strategi keterjangkauan harga dilakukan dengan pemanfaatan anggaran belanja pemerintah dalam rangka stabilisasi harga.
"Strategi ketersediaan pasokan dilakukan melalui berbagai program dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang mudah diakses masyarakat," ucapnya.
"Implementasi paling sederhana adalah pemenuhan kebutuhan hortikultura secara mandiri skala rumah tangga akan berdampak pada penurunan tekanan permintaan di pasar yang pada akhirnya berkontribusi terhadap stabilitas harga," kata Andreas.
Selain persoalan ketersediaan pasokan, strategi kelancaran distribusi pasokan juga harus dilakukan dengan mendorong dilakukannya kerja sama antardaerah dalam rangka memenuhi pasokan komoditas pangan.
"Salah satu implementasi strategi ini adalah digitalisasi pasar tradisional yang akan memperluas pasar dan memperpendek rantai distribusi sehingga menekan biaya," ujar legislator dapil Jawa Timur V itu.
Menurut Andreas hal yang tidak kalah penting adalah strategi dalam pengelolaan komunikasi yang efektif melalui pemanfaatan teknologi informasi.
"Pertimbangan strategi komunikasi ini adalah untuk menangkal terjadinya informasi asimetris terhadap perkembangan harga di pasar. Keterikatan masyarakat terhadap media sosial saat ini bisa menjadi celah terjadinya disinformasi yang berpotensi menimbulkan gejolak harga," tambah Andreas.
BPS mencatat, Indeks Harga Konsumen (IHK) Juni 2022 mengalami inflasi 0,61 persen (month to month/mtm) sehingga inflasi tahunan menjadi 4,35 persen (yoy).
Tingginya inflasi komponen volatile food disebabkan gejolak harga komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah dan telur ayam ras. Selain itu juga tingginya curah hujan di sentra hortikultura dan peningkatan harga pakan ternak menjadi picu inflasi kelompok. (RO/OL-09)
LAPORAN Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta mencatat inflasi sebesar 0,13% pada Juni 2025 dibanding bulan sebelumnya.
Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat laju inflasi pada Juni 2025 di wilayah ini sebesar 0,23% (month-to-month - mtm).
INFLASI bulanan pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,19%, ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,07 pada Mei menjadi 108,27.
Pada pertengahan Juni 2025, harga beras di beberapa pasar tradisional Kabupaten Deli Serdang naik hingga 3,4% dibanding bulan sebelumnya.
Reorientasi belanja daerah sebagai bantalan fiskal yang tangguh dapat menjadi strategi lain guna mengendalikan inflasi daerah.
BANK Indonesia(BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di angka 5,50%. Keputusan itu diambil melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Juni 2025
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved