Komisi V Minta Pemerintah Pertimbangkan Ulang Alih Kelola Bandara Halim Perdanakusuma

PEMERINTAH diminta mempertimbangkan kembali rencana alih kelola bandara Halim Perdanakusuma dari sebelumnya yaitu PT Angkasa Pura (AP) II, digantikan oleh anak usaha Lion Air Group yakni PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS).

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Saifullah Tamliha terkait rencana alih kelola Bandara Halim Perdanakusuma karena dikhawatirkan mengganggu otoritas TNI AU untuk latihan pesawat tempur.

Dia menjelaskan, bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta memiliki fungsi ganda yaitu kepentingan militer dan sebagian untuk komersial.

Menurut dia, hal serupa terjadi di bandara Adisutjipto, Yogyakarta sehingga ketentuan komersial dialihkan ke Bandara Kulon Progo, Yogyakarta.

Baca juga : DPR Minta BI Perlu Cermat Lihat Perkembangan Ekonomi Global

"Sebaiknya pengelola Bandara Halim Perdanakusuma adalah TNI AU sedangkan untuk komersial dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Namun untuk pesawat kepresidenan dan tamu-tamu pemimpin negara asing tetap di Bandara Halim Perdanakusuma," ujarnya.

Tamliha menjelaskan, kalau pengelolaan Bandara Halim diserahkan kepada pihak swasta maka dikhawatirkan dapat mengganggu otoritas TNI AU untuk latihan pesawat tempur dan pesawat kenegaraan dari berbagai negara dan pesawat Kepresidenan RI, termasuk 33 pesawat tempur F-16 yang mengawal Ibu Kota Negara.

Menurut dia, jika pengelolaan Bandara Halim diserahkan kepada swasta maka sangat rentan karena di sekitar bandara Halim terdapat Markas Besar TNI di Cilangkap.

"Markas Besar TNI di Cilangkap yang semestinya steril dari berbagai kepentingan karena bisa jika intelijen asing punya akses ke Cilangkap yang penuh dengan rahasia kekuatan militer negara kita," katanya. (RO/OL-7)