Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat adalah demi membuat Indonesia lebih bail dari segala aspek, di antaranya ialah pendidikan hingga infrastruktur.
Sri Mulyani pun menanggapi aksi seruan menggunakan hastag Stop Bayar Pajak yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Menurutnya hal ini menandakan bahwa mereka tidak ingin membuat Indonesia lebih baik ke depannya.
Baca juga: Anis Byarwati Dukung Peran UMKM Gerakkan Ekonomi Rumah Tangga
“Mereka yang menyampaikan hastag enggak bayar pajak ya berarti Anda tidak ingin tinggal di Indonesia atau tidak ingin lihat Indonesia bagus, gitu aja. Jadi tidak perlu ditanggapi,” ungkapnya dalam Perayaan Hari Pajak, Selasa (19/7).
Lebih lanjut, Sri Mulyani menambahkan bahwa seluruh pajak itu digunakan untuk menciptakan pendidikan yang baik mulai dari tingkat dasar atau pesantren, madrasah sampai universitas.
Tak hanya itu, pajak juga digunakan untuk sektor kesehatan termasuk mengatasi dan membiayai pasien-pasien selama masa pandemi covid-19.
Bahkan menurut Sri Mulyani, masyarakat pun dapat merasakan kenikmatan pajak yang dibayarkan dalam kegiatan sehari-hari seperti saat minum teh dan makan nasi goreng.
Dia mencontohkan, untuk memanaskan air yang digunakan untuk membuat teh dan memasak nasi goreng diperlukan LPG.
LPG yang digunakan masyarakat tersebut termasuk bentuk dari manfaat membayar pajak karena terdapat subsidi pemerintah di dalamnya.
“Itu pasti masaknya pakai LPG, kalau LPG tiga kilogram berarti Anda menikmati itu, uang pajak subsidi,” kata Sri Mulyani.
Selain itu, aktivitas sehari-hari yang juga dapat dinikmati dari pajak yang dibayar yaitu saat masyarakat mrnggunakan listrik dan jalan raya.
“Kalu ada mengisi baterai atau ada listrik di rumah itu dapat juga subsidi dari kita, itu adalah pajak juga. Anda di jalan raya, jalannya dibangun itu juga pakai pajak,” tuturnya.
Sri Mulyani menegaskan oknum yang mempopulerkan hastag Stop Bayar Pajak menunjukkan bahwa dia tidak mencintai Indonesia dan tidak perlu ditanggapi.
Terlebih lagi, ternyata aksi seruan itu justru ditolak oleh masyarakat sendiri karena banyak yang telah menyadari pentingnya membayar pajak bagi Indonesia.
“Malah masyarakat sendiri yang saya lihat pada meng-counter karena mereka merasa memiliki Indonesia. Itu kenapa enggak muncul (tidak terlalu viral). Artinya mereka mengatakan who are you telling us not pay tax,” pungkas Sri Mulyani. (OL-6)
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani saat membuka Sarasehan Ekonomi Syariah baru-baru ini kembali menggugah diskursus publik:
Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M Qodari, memberikan apresiasi terhadap inovasi dan terobosan yang dilakukan sejumlah kepala daerah dalam mengelola pembangunan di wilayah masing-masing.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Menkeu menyebut pentingnya reformasi di bidang pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved