Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
TINGKAT kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari 9,71% di September 2021 menjadi 9,54% di Maret 2022. Penurunan ini disebut mencerminkan pemulihan ekonomi nasional yang berjalan dengan baik.
Penurunan tingkat kemiskinan itu ditangkap melalui survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) ada Maret 2022. Dari survei itu diketahui jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,16 juta orang, turun 0,34 juta orang dari September 2021 yang sebanyak 26,50 juta orang.
"Ini sejalan, ekonomi membaik, kemiskinan berkurang. Pemulihan yang terjadi di triwulan I 2022 itu berpengaruh pada tingkat kemiskinan," kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers, Jumat (15/7).
Kendati menurun, tingkat kemiskinan di Indonesia belum kembali ke level prapandemi. Pada September 2019, tingkat kemiskinan di Tanah Air tercatat 9,22%, atau sebanyak 24,78 juta orang.
Peningkatan jumlah penduduk miskin melonjak setelah pandemi merebak. Pada Maret 2020, tingkat kemiskinan mencapai 9,78% dan naik menjadi 10,19% di September. Lalu pada Maret 2021 tingkat kemiskinan mengalami penurunan ke level 10,14% dan 9,71% di September 2021.
Margo menyampaikan, membaiknya profil kemiskinan Indonesia pada Maret 2022 tak luput dari kondisi perekonomian nasional dan dukungan pemerintah. Dari sisi perekonomian, Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan 5,01% di triwulan I 2022, lebih baik dari triwulan sebelumnya.
Lalu tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Maret 2022 ada di level 5,83%, lebih rendah dibanding posisi Agustus 2021 yang tercatat 6,49%. Itu didorong oleh penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian pada Februari yang mencapai 3,51 juta orang.
Sejalan dengan kondisi itu, tingkat inflasi inti pada triwulan I 2022 juga menunjukkan peningkatan ke level 1,03%. "Inflasi inti pergerakannya pada Januari-Maret menunjukkan kenaikan dan mengindikasikan daya beli masyarakat membaik," kata Margo.
"Jadi secara ekonomi, beberapa indikator menunjukkan perbaikan, menunjukkan pemulihan ekonomi terus meningkat dan berlanjut di triwulan I 2022," tambahnya.
Sedangkan dari sisi dukungan pemerintah, ragam bantuan sosial yang digulirkan menunjukkan perbaikan. Dus, daya beli masyarakat dapat terjaga dan secara tidak langsung menekan tingkat kemiskinan di Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, hingga akhir Maret 2022 penyerapan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) telah mencapai 97,2%. Itu lebih baik dari realisasi triwulan sebelumnya yang tercatat 96,8%.
Lalu realisasi bantuan sosial sembako pada periode Januari-Maret tercatat 98%, lebih baik dari Juli-September 2021 yang hanya 89%. Demikian halnya realisasi perlindungan sosial yang mengalami peningkatan.
Pada Maret 2022 tercatat serapan perlindungan sosial mencapai Rp81 triliun, Rp77,9 triliun diantaranya berasal dari belanja pemerintah pusat. Sedangkan Rp3,1 triliun lainnya berasal dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
"Jadi, pemulihan ekonomi terus berlanjut sementara komitmen pemerintah memberikan bansos distribusinya makin baik," pungkas Margo. (OL-13)
Baca Juga: Inflasi Tahunan Juni Lampaui Target 4%, BPS: Perlu Waspada
Koperasi merupakan institusi modern yang mampu menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
Presiden Prabowo Subianto memiliki tiga senjata untuk atasi kemiskinan dan mencapai visi Indonesia Emas.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045. Prabowo mengaku optimistis dapat merealisasikan target tersebut.
FAKTA melemahnya perekonomian Indonesia merupakan realitas yang harus kita hadapi.
BPD HIPMI Jaya bersama Calon Ketua Umum BPC Kepulauan Seribu, Johannes Kristianto Alves menyelenggarakan kegiatan 'JOIN Yang Berdampak' di Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu.
Keterbukaan terhadap ide dan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam mewujudkan visi Indonesia menuju 2045.
KETUA Umum Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha KAHMI (BPW HIPKA) DKI Jakarta, Analia Trisna, menegaskan pihaknya akan memperkuat peran pengusaha muda sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.
Krisis geopolitik, perang dagang, hingga kebijakan tarif impor Amerika Serikat menjadi tantangan di tengah target pertumbuhan ekonomi.
Revisi tiga Peraturan Menteri Investasi diharapkan mempermudah proses perizinan berusaha.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved