Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menginstruksikan seluruh jajaran untuk mengakselerasi pendaftaran bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Tak hanya soal kuantitas, Hadi juga ingin memastikan proses pendaftaran di lapangan berjalan dengan baik, tanpa ada pungutan liar (pungli). Hal ini disampaikannya setelah menyerahkan sertifikat tanah hasil dari program PTSL di wilayah Bekasi, Jawa Barat.
"Saya cek langsung ke masyarakat. Pertama, apakah dalam pengurusan PTSL ini ditarik biaya, mereka jawab gratis dan pelayanannya dibilang cepat sekali," ungkap Hadi dalam keterangan resmi, Kamis (7/6).
Baca juga: Menteri ATR Hadi Tjahjanto Optimistis 126 Juta Bidang Tanah Tersertifikasi
Pihaknya juga ingin memastikan terkait kabar adanya pungutan liar di lapangan. Namun, kabar tersebut ditepis langsung oleh masyarakat di hadapan Hadi, saat menerima sertifikat. Wilayah yang menerima sertifikat, yakni Kelurahan Jatiwarna dan Kelurahan Jatimelati.
"Terkait dengan pungutan liar, makanya saya datang ke sini. Saya langsung tanya kepada masyarakat. Sama sekali tidak ada pungutan dan semuanya gratis, dilayani dengan cepat," pungkasnya.
Baca juga: Empat Provinsi Rawan Karhutla Telah Berstatus Siaga
Hadi menilai pelaksanaan pengurusan sertifikat melalui PTSL sudah berjalan dengan baik. Dia pun berharap seluruh kepala kantor pertanahan mempercepat perolehan bidang tanah yang ditargetkan 126 juta bidang, di mana saat ini sudah terealisasi 80 juta.
"Kurang 46 juta bidang. Kita kejar terus, supaya paling tidak setiap kota dan kabupaten lengkap," imbuh Hadi.
Lebih lanjut, dia mengatakan setiap wilayah kabupaten/kota diharuskan melengkapi daftar pertanahan, dengan memetakan wilayah yang sudah tersertifikasi. Sehingga, masyarakat memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya.(OL-11)
Kejurnas Piala Ketua Umum FORKI III dijadwalkan berlangsung di Riau pada 16–18 Mei 2025.
Hadi mengingatkan bahwa yang menjadi korban dari ego sektoral adalah masyarakat.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menuturkan sebagian data NPWP yang bocor tidak cocok dengan data asli pemiliknya.
Hadi juga menuturkan ke depannya, pemerintah akan menggunakan treatment pendekatan humanis dan tanpa senjata atau soft approach untuk menyelesaikan konflik lainnya di Papua.
Mehrtens kangen mencicipi pizza dan minuman bersoda merek Coca-Cola setelah 19 bulan lamanya berada di hutan dalam tawanan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Egianus Kogoya.
PEMERINTAH akan terus menggenjot pembangunan di Papua demi menyejahterakan rakyat di provinsi tersebut.
Cek tanah milik siapa dengan mudah! Panduan lengkap cara mengetahui pemilik tanah, dokumen yang diperlukan, dan biaya. Temukan solusinya di sini sekarang juga!
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Koswara Kantah Tangsel yang hadir dalam kegiatan tersebut bertempat di Aula Kantah Tangsel, Serpong.
Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah dokumen hukum tertinggi yang memberikan kepemilikan penuh atas tanah dan bangunan tanpa batas waktu, hanya dapat dimiliki WNI.
Sertifikat tanah adalah dokumen resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang membuktikan keabsahan kepemilikan properti.
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi sertifikat tanah secara elektronik di 29 kantor pertanahan.
SEKITAR 1.000 bidang tanah di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), tepatnya Kelurahan Harjamukti, rawan sengketa karena kepemilikannya bersifat pribadi berstatus girik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved