Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2021 belum optimal dibandingkan total pendapatan negara.
Meskipun demikian, ia mengapresiasi capaian pendapatan negara tersebut yang kali pertama diraih sejak 12 tahun terakhir.
"Saya apresiasi pendapatan negara meningkat. Tahun 2021 mencapai Rp2.011 triliun. Ini adalah pencapaian di atas 100 persen pertama kali sejak 12 tahun terakhir. Tapi sayangnya, proporsi PNBP kita masih rendah,” ujar Kamrussamad dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/7).
Politikus Partai Gerindra tersebut menjelaskan, dari catatan Kementerian Keuangan, rincian pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.547,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp458,5 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp5 triliun.
Baca juga: Pembangunan Infrastruktur di Labuan Bajo Diharapkan Berdampak Positif bagi Warga
"Sehingga, kalau dilihat dari total pendapatan negara, proporsi PNBP hanya 22%. Di 2018 porsi PNBP ada di 21%, sempat turun di tahun 2019 di angka 20%. Jadi, meskipun trend-nya meningkat, tapi peningkatannya tidak signifikan. Padahal di tahun 2005, porsi PNBP bisa mencapai 30% dari total pendapatan negara,” ujarnya.
Hal ini menandakan, tambahnya, kontribusi PNBP belum optimal, terutama pada sektor-sektor non-SDA (sumber daya alam). Sehingga, diperlukan peta jalan dan strategi yang jelas dari Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu untuk optimalisasi PNBP ke depannya.
Apalagi tahun depan, tegasnya, tren commodity boom akan menurun. Karena itu, potensi PNBP SDA bisa jadi tidak akan setinggi tahun 2021 dan 2022.
"Perlu terobosan, mulai dari penyempurnaan mekanisme pemungutan, perhitungan, penyetoran dan sanksi dalam pengelolaan PNBP.
Dengan begitu diharapkan PNBP yang dibayarkan oleh para wajib bayar bisa lebih akurat, transparan dan akuntabel,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta III tersebut. (RO/OL-09)
Suahasil menyebut bahwa realisasi PNBP 2025 yang mencapai Rp534,1 triliun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi PNBP 2024 tang mencapai Rp584,4 triliun.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
Kenaikan signifikan ini juga menjadi bukti konkret efektivitas reformasi kelembagaan setelah transformasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi satu
Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) memberikan kontribusi melalui setoran kewajiban kepada negara sepanjang tahun 2024 sebesar Rp1,94 triliun.
LELANG adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan pada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, lalu menjual barang pada penawar harga tertinggi.
Pemerintah juga mempertimbangkan memperluas pengenaan royalti untuk produk turunan mineral yang selama ini belum masuk dalam skema pendapatan negara.
Pemkot Bandung berencana menyiapkan program pembinaan khusus, termasuk dukungan teknis dalam pengelolaan sampah dan air limbah secara mandiri.
STNK mati 2 tahun di 2026 berisiko penghapusan data permanen. Simak panduan aturan terbaru UU LLAJ dan solusi bayar pajak online via aplikasi SIGNAL.
Panduan lengkap cara cek dan bayar pajak kendaraan online 2026 via SIGNAL. Hindari risiko kendaraan jadi bodong akibat aturan STNK mati 2 tahun!
Kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang (mati pajak) selama dua tahun berturut-turut setelah masa berlaku STNK 5 tahun habis, akan dihapus data registrasinya secara permanen.
Pelajari cara membuat faktur pajak dengan e-Faktur online untuk PKP. Solusi praktis, cepat, dan aman untuk kelola serta lapor PPN secara digital.
LITERASI pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor bahan bangunan disebut harus terus ditingkatkan. Hal itu untuk mendukung kesiapan UMKM menghadapi dinamika ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved