Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
REALISASI pendapatan negara pada 2021 melampaui target APBN. Tercatat pemasukan negara mencapai 115,35% dari target, menjadi yang tertinggi dalam dalam 12 tahun terakhir. Demikian disampaikan Menteri Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (30/6).
"Ini adalah pencapaian di atas 100% pertama kali sejak 12 tahun terakhir," tuturnya.
Laporan Kemenkeu menunjukkan, pendapatan negara di 2021 mencapai Rp2.111,3 triliun, tumbuh 22,6% dari realisasi pada 2020. Pemasukan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.547,8 triliun, PNBP Rp458,5 triliun, dan hibah Rp5 triliun.
Sri Mulyani menyampaikan, penerimaan pajak pada 2021 tercatat 107,15% dari target APBN 2021. Realisasi tersebut menggambarkan kinerja penerimaan negara telah kembali ke level prapandemi.
Adapun realisasi belanja negara di 2021 tercatat sebesar Rp2.786,4 triliun, atau 101,32% dari alokasi di dalam APBN. Pengeluaran tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.007 triliun dan Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp785,7 triliun.
Baca juga: DPR Minta Pendaftaran BBM Subsidi tidak Menyulitkan Masyarakat
Dus, defisit anggaran di 2021 tercatat sebesar Rp775,06 triliun, setara 4,57% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). "Ini jauh lebih rendah dari target APBN semula yang 5,7% dari PDB," terang Sri Mulyani.
Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran 2021 tercatat sebesar Rp871,7 triliun, setara 86,62% dari target APBN yang sebesar Rp1.006,4 triliun. Fokus pembiayaan anggaran tahun lalu difokuskan untuk menutup defisit dan investasi pemerintah kepada perusahaan BUMN serta BLU.
Sri Mulyani yang karib disapa Ani tersebut menyampaikan, dari kinerja anggaran itu, terdapat sisa lebih pembiayaan sebesar Rp96,6 triliun. Sisa anggaran tersebut diharapkan mampu memenuhi kewajiban pemerintah yang tertunda.
"Ini agar kesinambungan fiskal APBN ke depan akan semakin baik dan menjadi kuat dalam menyongsong 2023," pungkas dia. (OL-4)
Perusahaan mencatat komitmen belanja TKDN di 2024 mencapai 61,62% berupa jasa umum, jasa sewa kapal, dan material dengan total senilai Rp6,01 triliun.
Sekjen idEA mengungkapkan akan patuh dan menjalankan kebijakan apa pun dari pemerintah sesuai dengan ketentuan. idEA Minta Pemerintah Hati-Hati Terapkan Pajak Pedagang e-Commerce
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kebijakan marketplace memungut pajak langkah yang bagus agar antara penjual online dan luring adil
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah merampungkan regulasi baru yang akan menunjuk marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan
Penaikan tarif pajak tidak akan berdampak positif bagi penerimaan negara dan perekonomian. Naiknya pungutan pajak justru dapat menghasilkan masalah baru.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Ditjen Pajak dan Satgassus OPN telah melakukan pertemuan dan membahas ihwal kerja sama serta kolaborasi untuk memperkuat penerimaan pajak.
Bendahara Negara menilai kehadiran satuan tugas OPN akan berdampak positif bagi penerimaan negara.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara.
Selama enam bulan ini Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara telah berkordinasi dengan berbagai kementerian
Realisasi pendapatan negara per April 2025 mencapai Rp810,5 triliun atau setara 27% dari target APBN 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved