Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
REALISASI pendapatan negara pada 2021 melampaui target APBN. Tercatat pemasukan negara mencapai 115,35% dari target, menjadi yang tertinggi dalam dalam 12 tahun terakhir. Demikian disampaikan Menteri Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (30/6).
"Ini adalah pencapaian di atas 100% pertama kali sejak 12 tahun terakhir," tuturnya.
Laporan Kemenkeu menunjukkan, pendapatan negara di 2021 mencapai Rp2.111,3 triliun, tumbuh 22,6% dari realisasi pada 2020. Pemasukan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.547,8 triliun, PNBP Rp458,5 triliun, dan hibah Rp5 triliun.
Sri Mulyani menyampaikan, penerimaan pajak pada 2021 tercatat 107,15% dari target APBN 2021. Realisasi tersebut menggambarkan kinerja penerimaan negara telah kembali ke level prapandemi.
Adapun realisasi belanja negara di 2021 tercatat sebesar Rp2.786,4 triliun, atau 101,32% dari alokasi di dalam APBN. Pengeluaran tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.007 triliun dan Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp785,7 triliun.
Baca juga: DPR Minta Pendaftaran BBM Subsidi tidak Menyulitkan Masyarakat
Dus, defisit anggaran di 2021 tercatat sebesar Rp775,06 triliun, setara 4,57% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). "Ini jauh lebih rendah dari target APBN semula yang 5,7% dari PDB," terang Sri Mulyani.
Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran 2021 tercatat sebesar Rp871,7 triliun, setara 86,62% dari target APBN yang sebesar Rp1.006,4 triliun. Fokus pembiayaan anggaran tahun lalu difokuskan untuk menutup defisit dan investasi pemerintah kepada perusahaan BUMN serta BLU.
Sri Mulyani yang karib disapa Ani tersebut menyampaikan, dari kinerja anggaran itu, terdapat sisa lebih pembiayaan sebesar Rp96,6 triliun. Sisa anggaran tersebut diharapkan mampu memenuhi kewajiban pemerintah yang tertunda.
"Ini agar kesinambungan fiskal APBN ke depan akan semakin baik dan menjadi kuat dalam menyongsong 2023," pungkas dia. (OL-4)
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani saat membuka Sarasehan Ekonomi Syariah baru-baru ini kembali menggugah diskursus publik:
Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M Qodari, memberikan apresiasi terhadap inovasi dan terobosan yang dilakukan sejumlah kepala daerah dalam mengelola pembangunan di wilayah masing-masing.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Menkeu menyebut pentingnya reformasi di bidang pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang diolah Indef, total utang yang harus dibayar pemerintah pada 2026, baik pokok jatuh tempo maupun bunga, mencapai Rp1.433,40 triliun.
Menkeu menyebut pentingnya reformasi di bidang pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Bea Cukai membentuk Satgas Nasional Anti-Penyelundupan guna memperkuat pengawasan, menekan praktik ilegal, dan menjaga penerimaan negara.
Pengenaan tarif 19% untuk Indonesia oleh AS dinilai masih lebih rendah dari negara kompetitor lain seperti Vietnam.
KESEPAKATAN antara Indonesia dan Amerika Serikat yang baru saja diumumkan berpotensi menekan penerimaan negara. Itu terjadi lantaran Indonesia akan kehilangan potensi penerimaan.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved