Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi menyatakan siap mendukung upaya pemerintah membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
Namun, sejauh ini belum ada penugasan dari pengambil kebijakan kepada Badan Layanan Umum (BLU) tersebut. "Presiden menginginkan agar Juni atau Juli ini sudah mulai pembangunan," ujar Basuki dalam diskusi dengan media, Jumat (24/6).
"Kalau kami nantinya memang ditugaskan, ya kami siap, karena sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur itu," imbuhnya.
Baca juga: Presiden Pastikan IKN Pindah Sesuai Rencana
Beleid yang mengizinkan LMAN terlibat dalam pembangunan IKN, tertuang dalam PP 17/2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
Dalam pasal 7 ayat (2) PP, disebutkan pendanaan pengadaan tanah untuk persiapan dan pembangunan di Ibu Kota Nusantara dapat dilakukan satuan kerja di lingkungan kementerian. Itu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, serta melaksanakan fungsi dan tugas manajemen aset negara terkait proyek strategis nasional.
Baca juga: Hasil Survei UI, Pemindahan Ibu Kota Negara masih Penuh Dinamika
Basuki menjelaskan bahwa PP itu memang tidak secara spesifik menyebutkan LMAN sebagai badan yang dapat mendanai pengadaan lahan IKN. Menurutnya, itu dikarenakan pemerintah tak ingin menutup ruang partisipasi pihak lain.
"Pemerintah tidak ingin menutup ruang. Kita tahu kebutuhan dana IKN ini cukup besar. Kalau hanya ditutup pemerintah saja, maka tidak mencukupi. Jadi tidak hanya LMAN, bisa kontribusi swasta, KPBU dan lainnya," papar Basuki.
Diketahui, dalam PP itu diatur juga skema penjaminan, dukungan konstruksi parsial atau dukungan kekayaan, investasi BUMN dan atau swasta, penugasan BUMN dari pemerintah, hibah, berikut pembiayaan kreatif.(OL-11)
Diharapkan pembangunan IKN tahap dua memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved