RENCANA pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan diprediksi berjalan
penuh dinamika. Di antaranya karena masih banyaknya warga yang sudah
ketergantungan akan daerah asal.
Hal ini sesuai dengan hasil survei masyarakat Intelektual dari Kajian
Pengembangan Perkotaan Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia.
Suryadi Jaya Purnama, juru Bicara Tim peneliti UI menyampaikan beberapa informasi yang menarik sekaligus menggelitik atas keputusan politik pemerintah untuk menggulirkan program pemindahan ibu kota di masa perjuangan yang tidak mudah untuk bangkit dari pandemi yang belum berakhir.
Menurutnya, IKN kurang menarik di mata pelaku usaha sehingga mereka
menyatakan pesimis atas dampak pemindahan IKN terhadap peluang usaha dan investasi. Mundurnya para investor Global IKN tersebut menjadi relevan berdasarkan temuan Tim Peneliti Kajian Pengembangan Perkotaan- KPP UI. Hasil survei menunjukkan 75% pelaku usaha menyatakan pesimistis dan hanya 25% yang masih optimistis.
Dia mengungkapkan bahwa hal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan
utama pemerintah memindahkan ibu kota yakni meningkatkan gerak ekonomi
dan mendistribusikan kesejahteraan keluar pulau Jawa.
Tim ini bekerja dengan berbasis pengolahan data statistik deskriptif dan dipertajam dengan analisis SWOT pada rentang periode 14-23 Maret 2022, dengan profil responden 71,9% laki-laki dan 28,1% perempuan mewakili 17,5% usaha besar, 29,8% usaha menengah dan 52,6% usaha kecil, serta 94,7% berlatar belakang pendidikan lulusan perguruan tinggi dan 5,3% lulusan SMA atau sederajat.
Penelitian ini memotret persepsi pelaku usaha tentang dampak pemindahan
IKN terhadap kota Jakarta dan IKN Nusantara. Hasilnya ditemukan 73,2%
responden tidak mendukung pemindahan IKN dan hanya 26,8% yang mendukung; Mayoritas pelaku usaha atau 80,4% tidak setuju proyek pembangunan IKN dibebankan kepada APBN sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional, hanya 19,6% yang setuju.
Berikutnya sebesar 81,2% pelaku usaha berpendapat negatif terhadap
penerbitan Surat Utang Negara-SUN untuk membiayai pembangunan IKN, dan
hanya 18,8% yang berpendapat positif. Mayoritas mutlak sebesar 91,1%
pelaku usaha menolak memindahkan usaha mereka ke IKN Nusantara, dan
hanya 8,9% yang akan melakukannya.
Gunawan Tjahjono, Guru Besar Emiritius Kajian Pengembangan Perkotaan
UI menyampaikan pentingnya asas kepastian bagi para pelaku usaha
termasuk ketika mengomentari adanya dua versi Master Plan IKN terbitan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun Buku Saku IKN yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Sementara Sanny Iskandar, wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Indonesia menyampaikan bahwa masukan dan kajian kritis dari
kalangan intelektual kampus UI sangat bermanfaat dan perlu dilakukan secara lebih intens untuk dikolaborasikan bersama pemangku kepentingan IKN lainnya hingga asas kepastian yang menjadi dasar di kalangan pelaku usaha bisa terjawab.
"Seminar ini adalah mimbar akademik bagi sivitas akademika, khususnya
mahasiswa KPP UI untuk berdialektika dalam ruang publik," ujar Joune
Ganda, Ketua Panitia dalam sambutan pembukaan.
Selaku tuan rumah, Direktur SKSG UI Athor Subroto, menyampaikan bahwa SKSG UI senantiasa memfasilitasi proses-proses kreatif dan berpikir yang kritis untuk mewujudkan ilmu baru bersifat strategis dalam menghadapi tantangan global. (N-2)
