Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) bersama Aparatur Penegak Hukum (APH) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tingkatkan kolaborasi dan sukseskan program jaga pangan. Melalui program ini, pengawasan pada tiap kegiatan sektor pertanian terus dilakukan sehingga mampu mencapai target yang sudah dicanangkan.
Dalam areahnnya, InspekturJenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Jan Samuel Maringka mengatakan, kegiatan pembangunan pertanian harus dilakukan bersama dengan aparat penegak hukum.
“Itulah pentingnya koordinasi. Jaga pangan adalah program pengawasan dalam rangka memberikan kontribusi kepada pertanian sehingga mencapai target-targetnya dan ini harus kita lakukan bersama”ujar Maringka pada rapat koordinasi (Rakor) bidang ketahanan pangan di Kupang, Kamis (23/6/22).
Maringka mengatakan pemahaman dalam menjaga pangan harus dimiliki oleh semua pihak guna mewujudkan ketahanan pangan, bukan hanya ketersediaan saja namun juga bagaimana keamanan, stabilitas, dan pemanfaatannya.
Baca juga: Indonesia Siap Ekspor Unggas dan Produknya ke Singapura
Terlebih Presiden Joko Widodo sudah melihat potensi NTT untuk Jagung dan Sorgum sangat besar, sehingga perlu didorong produksi dan produktivitasnya agar optimal.
Selain itu, Maringka mengajak APH dan aparatur pengawasan intern pemerintah secara bersama membentuk komitmen untuk jaga pangan sehingga kedepan kontribusi sektor pertanian dapat terus meningkat.
“Inilah bentuk satu hati. Keberpihakan dari Pemerintah Daerah untuk bisa melakukan kolaborasi juga dibutuhkan. Itjen tidak datang untuk mencari masalah, tapi harus memberikan solusi. Dari NTT merajut hati untuk negeri, Jaga Pangan, Jaga Masa Depan,” ucapnya.
Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, mengatakan pangan merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi setiap individu.
Pangan menentukan kualitas SDM dan kualitas bangsa. Banyak persoalan yang dihadapi. untuk itu perlu kolaborasi, komitmen, konsistensi dari pemangku kepentingan.
“Mari seluruh jajaran untuk menyukseskan pembangunan pertanian dengan akuntabel dalam semangat NTT Bangkit dan NTT Sejahtera,” ujar Laiskodat.
Selanjutnya Kanisius mengajak seluruh jajaran untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil pertanian melalui optimalisasi seluruh potensi untuk memacu pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, dan ketahanan pangan.
“Kita bersama seluruh komponen pertanian taat peraturan menuju pertanian maju dan modern” tutup Kanisius.
Untuk diketahui, Rakor bidang ketahanan pangan dipimpin langsung Irjen Jan Samuel Marinka yang dihadiri Kepala Kepolisian Daerah Provinsi NTT Setyo Budiyanto, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT Hutama Wisnu, Perwakilan Pemerintah Provinsi NTT, BPKP Perwakilan NTT, dan Kepala UPT lingkup Pertanian di Prov. NTT. (RO/OL-09)
Pemerintah daerah terus berupaya mengimplementasikan pembelajaran mendalam, koding, dan AI meski dihadapkan pada tantangan sumber daya manusia dan infrastruktur.
Beredar video di media sosial yang memperlihatkan Mualem mengenakan pakaian tradisional Melayu serba putih, lengkap dengan sarung dan peci hitam.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di daerah.
Ia juga menjelaskan skor penilaian HAM dibagi dalam empat kategori yakni 41-60 rendah, 61-70 cukup, 71-80 tinggi, dan 81-100 sangat tinggi.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
BENTROK antarwarga akibat konflik lahan di Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pecah pada Jumat (6/3). Kericuhan melibatkan warga empat desa.
Bentrokan warga pecah di Adonara Timur, Flores Timur (6/3/2026). 3 warga luka tembak senjata rakitan & sejumlah rumah terbakar akibat sengketa lahan.
ABB di Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dengan berkolaborasi bersama Happy Hearts Indonesia (HHI) melalui program “Water for All”.
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengawal proses pemulangan 13 korban dugaan TPPO asal Jabar yang ditemukan di Kabupaten Sikka.
Dalam perkara ini, penyidik Polres Belu menerapkan Pasal 473 ayat (4) KUHP sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved