Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DPR dalam waktu dekat akan membahas RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang salah satu pasalnya memuat hak cuti melahirkan 6 bulan dan cuti suami selama 40 hari. Pelaku usaha pun mengaku keberatan atas wacana tersebut.
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang meminta pemerintah dan DPR melakukan kajian ulang dan evaluasi mendalam sebelum menetapkan UU tersebut.
Hal ini, katanya, menyangkut produktivitas tenaga kerja dan tingkat kemampuan dari masing masing pengusaha.
"Wacana itu harus dipertimbangkan dari berbagai aspek mulai tingkat produktivitas, kemampuan pelaku usaha dan dampak terhadap pelaku UMKM," kata Sarman dalam keterangan resmi, Kamis (23/6).
Ia menilai, jika suami istri bekerja di tempat yang berbeda, lalu suami cuti selama 40 hari dikhawatirkan akan mengganggu kinerja dan produktivitasnya di perusahaannya.
"Lalu, jangan sampai nanti pengusaha menyiasati pekerjanya menjadi pekerja kontrak karena harus mengeluarkan biaya operasional dalam bentuk gaji selama enam bulan karena cuti hamil," ujarnya.
Baca juga: BKKBN Sambut Baik Wacana Cuti Melahirkan 6 Bulan
Hippi menerangkan, data dari Asian Productivity Organization (APO) yang dikeluarkan pada 2020 menunjukkan posisi produktivitas per pekerja Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia, berada dibawah rata rata tingkat produktivitas tenaga kerja negara Asean. Bahkan peringkat dunia, Indonesia berada diurutan 107 dari 185 Negara.
Sarman mengatakan, jika wacana ini diterapkan di kalangan pelaku usaha kelas menengah dan besar serta di lingkungan pemerintah, kemungkinan kebijakan ini dapat diterima. Tapi, bagi kalangan pelaku usaha UMKM harus ada kebijakan khusus sehingga kebijakan ini nantinya dapat diterima pelaku usaha.
Pertimbangan dari sisi pelaku usaha UMKM, ungkapnya, ialah berdasarkan data Kementerian koperasi dan UKM tahun 2019 mencatat jumlah tenaga kerja UKM sebanyak 119,6 juta orang setara dengan 96,92% total tenaga kerja Indonesia, sisanya 3,08% berasal dari usaha besar.
"Pelaku UMKM memiliki tenaga kerja antara 1-4 orang, bisa dibayangkan jika pekerja wanitanya cuti selama 6 bulan dan harus mengeluarkan gaji selama cuti tersebut. Apakah dari sisi financial UMKM tersebut memiliki kemampuan?" ungkapnya.(OL-5)
<p>Pesan menarik bagi pengusaha UMKM dari pujangga William Shakespeare, yakni 'tiga kalimat untuk menjadi sukses: lebih tahu dari orang lain, kerja lebih dari orang lain,</p>
Risiko Kredit (NPL nett) mencapai rasio tertinggi selama 5 tahun terakhir sebesar 6.51% mengalami kenaikan sebesar 1.28% dibandingkan tahun 2022 (yoy).
Bank Perekonomian Rakyat, yang disebut BPR, adalah produk perbankan dalam negeri yang secara khusus ditujukan untuk melayani segmen UMKM dan masyarakat wilayah lokal
Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah perempuan yang memulai bisnis selama pandemi, dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kaum pria.
Mereka adalah Founder&Komisaris Utama Paragon Technology and Innovation Nurhayati Subakat, Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati, dan Founder&CEO PT Suri Nusantara Jaya Diana Dewi.
Ia masih aktif menjual sendiri produknya. Dia menjalankan bisnisnya lewat aplikasi TikTok shop dan live. Kegiatan itu dikerjakan setiap hari di media sosial miliknya.
Azis Rismaya Mahfud, pengusaha bus dari keluarga besar Mayasari Group, secara resmi mengembalikan formulir pendaftaran sebagai calon Wali Kota Tasikmalaya.
Iwan diminta mengerjakan proyek pemasangan pipa sepanjang 12 kilometer itu dengan biaya talangan pribadi
Arab Saudi dilaporkan sudah mencoba mengajukan penawaran untuk klub sepak bola Inggris Manchester United menjelang batas akhir masa penawaran pada Jumat (17/2).
Ketua PSSI Erick Thohir juga meminta doa dan dukungan kepada masyarakat Indonesia agar timnas mampu melangkah lebih jauh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved