Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
LEMBAGA Penyelidikan Masyarakat dan Ekonomi (LPEM) Universitas Indonesia menilai Bank Indonesia harus menjaga suku bunga acuan di level 3,50%. Kebijakan makroprudensial dan akomodatif juga disarankan untuk terus dilanjutkan.
"Stance BI masih harus behind the curve untuk saat ini dengan mempertahankan suku bunga kebijakan di 3,50% dan melanjutkan langkah-langkah makroprudensial yang akomodatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar Ekonom Makroekonomi dan pasar Keuangan LPEM UI Teuku Riefky melalui keterangannya, Kamis (23/6).
LPEM, lanjutnya, meminta agar BI tidak terburu-buru menaikkan suku bunga kebijakan. Sebab pengetatan moneter saat ini akan mengganggu kemajuan pemulihan ekonomi.
Waktu yang tepat bagi BI untuk menaikkan suku bunga acuan adalah setelah tingkat inflasi meningkat secara fundamental dan substansial. "Terlepas dari meningkatnya tekanan inflasi global yang terjadi di sebagian besar negara akibat melonjaknya harga pangan dan energi global serta gangguan rantai pasokan, inflasi domestik masih terkendali dalam kisaran target BI sebesar 2% hingga 4%," jelas Riefky.
Risiko inflasi domestik masih didorong oleh inflasi dari sisi penawaran akibat kenaikan harga komoditas dan pangan global. Hal itu tergambar dari inflasi berdasarkan Indeks Harga Produsen (PPI) yang telah berada di atas inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen (CPI) sejak 2020.
"Kondisi tersebut menunjukkan cepat atau lambat, risiko inflasi sisi penawaran akan diteruskan ke inflasi sisi permintaan, mengingat produsen sekarang tengah menghadapi kenaikan harga input," terang Riefky.
Namun, pemerintah telah memutuskan untuk menyuntikkan subsidi dan kompensasi energi tambahan guna menahan laju inflasi menggunakan APBN 2022. Dus, kenaikan harga BBM bersubsidi, LPG, dan listrik dapat ditunda tahun ini.
Terlepas dari itu, lanjut Riefky, BI perlu mewaspadai pengetatan moneter The Fed dan negara-negara lain, yang dapat mengakibatkan arus modal keluar dan depresiasi rupiah. Data terkini menunjukkan rupiah melemah ke kisaran Rp14.800 pada pertengahan Juni dari sekitar Rp14.500 pada bulan sebelumnya.
"Meski demikian, rupiah hanya terdepresiasi sebesar 4,1% (ytd), lebih rendah dari depresiasi ringgit Malaysia (5,7%), peso Filipina (6,1%), dan baht Thailand (6,4%)," jelas Riefky.
Nilai tukar yang relatif terkendali didukung oleh cadangan devisa yang tinggi. Meski sedikit menurun dari US$135,7 miliar pada April menjadi US$135,6 miliar pada Mei, cadangan devisa masih cukup untuk menahan guncangan karena cadangan tersebut setara dengan 6,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
"Cadangan devisa juga masih tercatat lebih tinggi dari standar kecukupan cadangan internasional sekitar 3 bulan impor," kata Riefky.
Sementara itu, dalam rangka normalisasi likuiditas, BI secara bertahap memperketat Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan yang berlaku sejak 1 Juni lalu, guna menarik kelebihan likuiditas tanpa mengganggu proses pemulihan. (OL-13)
Baca Juga: Dolar AS Melemah Diterpa Kekhawatiran Resesi AS
Bank Rakyat Indonesia (BRI) berkomitmen untuk terus mendukung perekonomian nasional. Ini dilakukan perseroan melalui pemberdayaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Penutupan sebagian pemerintah AS (shutdown) selama lima pekan, merusak kinerja ekonomi domestik pada kuartal I 2019. Namun, dampak gangguan diprediksi akan segera pulih.
Suku bunga saat ini "sesuai", kata Powell dalam sebuah wawancara luas, acara berita selama 60 menit di CBS tv.
Tingkat pinjaman kepada perbankan umum akan dipangkas 35 basis poin (bps) menjadi 5,40%. Penurunan itu menjadi level terendah sejak 2010.
Inflasi di negara ekonomi terbesar ketiga dunia itu naik 4% secara tahun ke tahun (YoY), kenaikan paling tajam sejak 1981.
BANK of England telah menaikkan suku bunga ke level tertinggi sejak akhir 2008, pasalnya mereka terus memerangi inflasi yang sangat tinggi di Inggris.
PEMERINTAH Tiongkok kembali menurunkan biaya pinjaman untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.
Anggota Komisi XI DPR RI Farida Hidayati mendorong Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah untuk memberikan pinjaman berbunga rendah kepada masyarakat, terutama bagi UMKM.
Ketua DPR Puan Maharani berharap pemerintah bisa mewujudkan peningkatan rasio kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perbankan menjadi di atas 30% dari total kredit.
Mahfud Md menyoroti banyaknya korban atas praktik pinjaman online (pinjol). Memberikan pinjaman dengan bunga mencekik, praktik yang merugikan rakyat ini harus ditindak secara tegas.
Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto mengatakan bahwa BRI terus melakukan review suku bunga secara berkala dan terus membuka ruang penurunan suku bunga.
Penurunan suku bunga kredit ini dilakukan karena menurunnya beban biaya dana (cost of fund) dan meningkatnya level efisiensi perbankan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved