Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
POSISI utang pemerintah dinilai masih berada dalam kondisi aman. Dalam beberapa bulan terakhir, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan, dari 42% menjadi 38%.
Namun, pemerintah tidak mau berpuas diri. Sebab, dinamika global masih cukup berbahaya dan mengancam perekonomian nasional.
Hal itu ditekankan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Conference on G20: Expediting Indonesia's Role in Strategic Issues for G20 Presidency.
"Jika dibandingkan banyak negara di dunia ini, (utang Indonesia) masih dalam taraf relatif aman. Kami tidak berpuas diri dalam hal ini, karena lingkungan dunia sangat berbahaya," kata Ani, sapaan akrabnya, Kamis (16/6).
Baca juga: Neraca Dagang RI Mei 2022 Surplus US$2,90 Miliar
Dirinya menyoroti dinamika global yang mengakibatkan sejumlah negara mengalami tekanan fiskal. Kenaikan utang tak terhindarkan, karena dampak dari pandemi covid-19 yang juga belum mereda.
Rasio utang sejumlah negara saat ini berada di atas ambang batas kewajaran, bahkan menyentuh 100% terhadap PDB. Ini mengakibatkan negara tersebut berada dalam kondisi rentan krisis dan terancam gagal bayar.
Dari laporan International Monetary Fund (IMF), terdapat 60 negara mengalami peningkatan utang signifikan. Adapun 40 di antaranya berpotensi mengalami gagal bayar dan mengalami krisis.
Baca juga: Sentil Produsen Minyak Goreng, Zulhas: Jangan Kejar Untung Terus
Oleh karena itu, posisi utang Indonesia yang berkisar 38% terhadap PDB dinilai masih dapat dikelola. Ini tidak lepas dari kebijakan fiskal dan politik yang diambil pemerintah.
"Dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, Indonesia menerapkan kebijakan luar biasa karena menghadapi tantangan luar biasa," imbuh Ani.
Pada aturan tersebut, pemerintah diperkenankan memperlebar defisit anggaran di atas 3% terhadap PDB hingga 2023. Aturan itu memberi ruang fiskal bagi pemerintah dalam menghadapi pandemi.(OL-11)
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal hati-hati atas ambisi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan APBN tanpa defisit pada 2027 atau 2028.
Koalisi Barisan Guru Indonesia (Kobar Guru Indonesia) mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang kebijakan anggaran pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya penambahan anggaran yang signifikan untuk Program Sekolah Rakyat pada tahun 2026.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved