Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
POSISI utang pemerintah dinilai masih berada dalam kondisi aman. Dalam beberapa bulan terakhir, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan, dari 42% menjadi 38%.
Namun, pemerintah tidak mau berpuas diri. Sebab, dinamika global masih cukup berbahaya dan mengancam perekonomian nasional.
Hal itu ditekankan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Conference on G20: Expediting Indonesia's Role in Strategic Issues for G20 Presidency.
"Jika dibandingkan banyak negara di dunia ini, (utang Indonesia) masih dalam taraf relatif aman. Kami tidak berpuas diri dalam hal ini, karena lingkungan dunia sangat berbahaya," kata Ani, sapaan akrabnya, Kamis (16/6).
Baca juga: Neraca Dagang RI Mei 2022 Surplus US$2,90 Miliar
Dirinya menyoroti dinamika global yang mengakibatkan sejumlah negara mengalami tekanan fiskal. Kenaikan utang tak terhindarkan, karena dampak dari pandemi covid-19 yang juga belum mereda.
Rasio utang sejumlah negara saat ini berada di atas ambang batas kewajaran, bahkan menyentuh 100% terhadap PDB. Ini mengakibatkan negara tersebut berada dalam kondisi rentan krisis dan terancam gagal bayar.
Dari laporan International Monetary Fund (IMF), terdapat 60 negara mengalami peningkatan utang signifikan. Adapun 40 di antaranya berpotensi mengalami gagal bayar dan mengalami krisis.
Baca juga: Sentil Produsen Minyak Goreng, Zulhas: Jangan Kejar Untung Terus
Oleh karena itu, posisi utang Indonesia yang berkisar 38% terhadap PDB dinilai masih dapat dikelola. Ini tidak lepas dari kebijakan fiskal dan politik yang diambil pemerintah.
"Dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, Indonesia menerapkan kebijakan luar biasa karena menghadapi tantangan luar biasa," imbuh Ani.
Pada aturan tersebut, pemerintah diperkenankan memperlebar defisit anggaran di atas 3% terhadap PDB hingga 2023. Aturan itu memberi ruang fiskal bagi pemerintah dalam menghadapi pandemi.(OL-11)
Komisi XI DPR menetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI usai fit and proper test. Menkeu Purbaya berharap ada perspektif fiskal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak ambil pusing dengan pernyataan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Imanuel Ebenezer alias Noel, yang menyebut dirinya berpotensi bernasib sama
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan instruksi keras kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tidak tunduk pada tekanan pihak luar.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan rotasi besar-besaran terhadap ribuan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada awal tahun anggaran 2026.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Kementerian Keuangan mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan pendapatan negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menindak tegas oknum pegawai pajak yang menyalahgunakan jabatan dengan mengandalkan backing
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved