Sentil Produsen Minyak Goreng, Zulhas: Jangan Kejar Untung Terus

MENTERI Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengaku masih mendapat keluhan dari masyarakat soal tingginya harga minyak goreng dan stok langka di pasaran.

Ia pun meminta keterlibatan produsen minyak goreng untuk terus menjaga pasokan komoditas pangan itu dan tidak menerus mengejar untung di atas penderitaan masyarakat.

Keuntungan itu didapat seiring dibuka kembali ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO dan produk turunannya sejak 23 Mei.

"Pelaku usaha besar minyak goreng kan sudah untung banyak. Kita ini masih ada asas keadilan, tidak semata-mata mengejar keuntungan," kata Zulhas di Pasar Cibubur, Jakarta, Kamis (16/6).

Para pengusaha sawit dianggap Mendag harus memerhatikan kebutuhan masyarakat dalam negeri. Pasalnya, penyediaan minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter masih sulit dijangkau masyarakat.

"Teman-teman (pengusaha) yang besar itu sudah menikmati keuntungan besar, dari kebunnya, minyaknya, itu luar biasa. Kita juga minta agar dengarkan lah suara masyarakat, emak emak mengeluh," kata dia

Baca juga: Jadi Mendag Baru, Zulhas Janji Tuntaskan Persoalan Minyak Goreng

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, "Oleh karena itu minyak goreng Rp14 ribu ini tidak tawar-tawar lagi, mesti tersedia," ungkapnya.

Mendag berujar, total produksi Crude Palm Oil (CPO) per tahun mencapai 51 juta ton. Sedangkan, untuk alokasi kebutuhan dalam negeri atau DMO minyak goreng yang diminta pemerintah hanya 10 juta ton.

"Per bulannya hanya 300 ribu ton, angka itu kecil. Saya berprasangka baik dengan perusahaan besar enggak akan keberatan. Masalah sistem distribusi juga kita harus pahami betul. Mudah-mudahan waktu singkat ini cari jalan keluar terbaik," pungkasnya.

Polemik berkepanjangan mengenai minyak goreng masih dialami di negara dengan produsen CPO terbesar dunia. Zulhas sendiri baru diangkat sebagai Mendag oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (15/6). Ia menggantikan posisi Muhammad Lutfi yang dianggap banyak pihak tidak mampu mengendalikan harga minyak goreng. (A-2)