Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
ANGGOTA Komisi VII DPR Mulyanto, menolak wacana penghapusan minyak goreng (migor) curah yang disampaikan Menteri Kooordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.
Pemerintah sebaiknya fokus dalam mengendalikan ketersediaan dan harga minyak goreng (migor) curah maupun kemasan.
Dia meminta pemerintah tidak melempar isu baru yang tidak penting dan mendesak, yang bisa jadi menimbulkan masalah baru.
"Terkait masalah migor, sekarang ini semestinya Pemerintah fokus dan menggunakan segenap energinya untuk melaksanakan kebijakan, program dan upaya pengendalian migor. Bukan kebijakan baru yang lain. Jangan juga pindah fokus ke ekspor CPO dan turunannya, pengosongan tangki CPO dan lain-lain," ujarnya, Senin (13/6).
Baca juga: Migor Curah Di Purwokerto Tak Disubsidi Harganya Rp17 ribu/kg
Dia menegaskan sampai saat ini permasalahan harga minyak goreng seperti curah masih langka dan mahal di atas HET masih terjadi.
Persoalan migor sudah berlarut-larut lebih dari 8 bulan dengan berganti berbagai kebijakan.
"Jadi tidak usahlah pemerintah beralih ke fokus lain atau kehilangan fokus. Kalau memang pemerintah sekarang tidak mampu, sampaikan saja ke publik, bahwa persoalan migor diserahkan kepada pemerintahan berikutnya, karena sebagian anggota kabinet juga sudah siap-siap maju ke pilpres," cetusnya
Sejak diambilnya kebijakan penghentian DMO dan diterapkan subsidi migor 16 Maret 2022, pemerintah berhasil mengurangi histeria kelangkaan migor khususnya migor kemasan. Namun anehnya setelahnya terjadi lonjakan harga migor. (Sru/OL-09)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
MENJELANG Idul Fitri 2024 minyak goreng kemasan merek Minyakita dan Curah mengalami kelangkaan dan mahal di pasar tradisional yang ada di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar).
HARGA minyak goreng curah atau minyak goreng tanpa merk dengan kemasan plastik di pasar tradisional Kota Depok, Jawa Barat terpantau melambung tinggi, harganya hampir setara
Jika HET minyak goreng curah dinaikkan, sudah barang tentu akan menambah beban masyarakat. Padahal, masalah utamanya ada pada aspek distribusi.
Permasalahan di sisi distribusi diduga yang mendorong pemerintah berencana menaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan seusai Lebaran 2024.
MENTERI Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan kenaikan harga minyak goreng curah tak bisa dihindari.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa tidak akan ada perubahan terhadap harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved