Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PENTINGNYA peran gas bumi di masa transisi energi, menguatkan komitmen PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina dalam utilisasi gas bumi yang berkelanjutan. Khususnya berkontribusi pada roadmap pemerintah terkait transisi energi dan penurunan emisi sebesar 1.526 juta ton CO2 pada tahun 2060.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengungkapkan bahwa ke depan penggunaan bahan bakar fosil akan tetap digunakan. Namun akan diimbangi dengan adanya berbagai energi baru terbarukan yang lebih bersih dan ramah lingkungan.
Untuk gas bumi, Kementerian ESDM menargetkan dapat meningkatkan produksi gas bumi sebesar 12 bscfd pada tahun 2030.
Gas bumi ke depan akan dimanfaatkan sebagai energi transisi sebelum EBT 100% dan pemenuhan energi domestik untuk bahan bakar pembangkit, transportasi, industri, serta rumah tangga.
“Di sini jargas akan diperluas ke depan, diharapkan sudah ada skema pendanaan jargas KPBU dan swasta sehingga target 1 juta jargas per tahun bisa disetujui oleh Kemenkeu,” ujar Tutuka dalam Gasfest Conference 2022 yang digelas secara virtual, Rabu (25/5).
Baca juga: PGN Jamin Layanan Gas Bumi Medan Terjaga Pasca Insiden
Selain jargas, BBG juga akan ditingkatkan di mana Semarang akan dijadikan sebagai percontohan. Apabila dapat menjadi contoh yang menarik, maka akan dilakukan di wilayah-wilayah lain.
“Hal yang perlu kita lakukan untuk bisa melayani masyarakat dan mudah diakses adalah pengembangan infrastruktur. Di Indonesia Timur akan banyak pengembangan infrastruktur seperti FSRU untuk LNG dan konversi BBM ke gas pada pembangkit listrik, juga pembangunan Pipa Cisem akan dimulai dari Semarang ke Batang,” jelas Tutuka.
“Gas ke depan akan diorientasikan menjadi petrochemical industri. Produk-produk itu hampir 80% impor, contoh kecilnya seperti bahan baku obat paracetamol yang masih impor setahun USD 340 juta. Itu adalah satu produk turunan gas,” imbuh Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto.
“Gas bumi di masa transisi kedepannya tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar sehingga akan jauh lebih sustain. Oleh karena itu, PGN melakukan pengembangan infrastruktur seperti gasifikasi di pembangkit listrik PLN sesuai Kepmen ESDM No 2/2022, kilang atau refinery, dan kawasan industri sehingga akan berampak positif bagi perekonomian nasional secara makro,” ujar Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Achmad Muchtasyar.
Harapannya, PGN bisa menjadi pengelola gas terintegrasi kedepannya. Maka PGN akan fokus mengoptimasi stranded gas, beyond pipeline baik LNG maupun CNG, LNG trading, dan mini liquefaction sebagai bentuk infrastruktur yang terintegrasi.
“Pembangunan infrastruktur gas bumi PGN mendapatkan dukungan besar dari pemerintah. Berdasarkan dukungan tersebut, gas bumi memiliki peran penting di masa transisi sampai dengan tahun 2050 sebagai salah satu cadangan penyangga energi nasional. Hal itu bisa mendorong pertumbuhan pengelolaan niaga Subholding Gas Group,” tutup Achmad. (RO/OL-09)
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Kerry Adrianto Riza, menolak tuntutan jaksa 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun.
Komisi VI memberikan apresiasi atas kerja keras Pertamina dalam merespons bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra yang terjadi pada jelang akhir tahun lalu.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti agenda transformasi BUMN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR bersama PT Pertamina (Persero).
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan seluruh kapal milik PT Pertamina harus dibangun di galangan kapal dalam negeri.
Kerry Adrianto Riza, saksi mahkota dalam kasus korupsi tata kelola minyak, membantah tekanan dari ayahnya atau Irawan Prakoso terkait kontrak sewa terminal BBM OTM dengan Pertamina.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved