Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENTINGNYA peran gas bumi di masa transisi energi, menguatkan komitmen PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina dalam utilisasi gas bumi yang berkelanjutan. Khususnya berkontribusi pada roadmap pemerintah terkait transisi energi dan penurunan emisi sebesar 1.526 juta ton CO2 pada tahun 2060.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengungkapkan bahwa ke depan penggunaan bahan bakar fosil akan tetap digunakan. Namun akan diimbangi dengan adanya berbagai energi baru terbarukan yang lebih bersih dan ramah lingkungan.
Untuk gas bumi, Kementerian ESDM menargetkan dapat meningkatkan produksi gas bumi sebesar 12 bscfd pada tahun 2030.
Gas bumi ke depan akan dimanfaatkan sebagai energi transisi sebelum EBT 100% dan pemenuhan energi domestik untuk bahan bakar pembangkit, transportasi, industri, serta rumah tangga.
“Di sini jargas akan diperluas ke depan, diharapkan sudah ada skema pendanaan jargas KPBU dan swasta sehingga target 1 juta jargas per tahun bisa disetujui oleh Kemenkeu,” ujar Tutuka dalam Gasfest Conference 2022 yang digelas secara virtual, Rabu (25/5).
Baca juga: PGN Jamin Layanan Gas Bumi Medan Terjaga Pasca Insiden
Selain jargas, BBG juga akan ditingkatkan di mana Semarang akan dijadikan sebagai percontohan. Apabila dapat menjadi contoh yang menarik, maka akan dilakukan di wilayah-wilayah lain.
“Hal yang perlu kita lakukan untuk bisa melayani masyarakat dan mudah diakses adalah pengembangan infrastruktur. Di Indonesia Timur akan banyak pengembangan infrastruktur seperti FSRU untuk LNG dan konversi BBM ke gas pada pembangkit listrik, juga pembangunan Pipa Cisem akan dimulai dari Semarang ke Batang,” jelas Tutuka.
“Gas ke depan akan diorientasikan menjadi petrochemical industri. Produk-produk itu hampir 80% impor, contoh kecilnya seperti bahan baku obat paracetamol yang masih impor setahun USD 340 juta. Itu adalah satu produk turunan gas,” imbuh Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto.
“Gas bumi di masa transisi kedepannya tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar sehingga akan jauh lebih sustain. Oleh karena itu, PGN melakukan pengembangan infrastruktur seperti gasifikasi di pembangkit listrik PLN sesuai Kepmen ESDM No 2/2022, kilang atau refinery, dan kawasan industri sehingga akan berampak positif bagi perekonomian nasional secara makro,” ujar Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Achmad Muchtasyar.
Harapannya, PGN bisa menjadi pengelola gas terintegrasi kedepannya. Maka PGN akan fokus mengoptimasi stranded gas, beyond pipeline baik LNG maupun CNG, LNG trading, dan mini liquefaction sebagai bentuk infrastruktur yang terintegrasi.
“Pembangunan infrastruktur gas bumi PGN mendapatkan dukungan besar dari pemerintah. Berdasarkan dukungan tersebut, gas bumi memiliki peran penting di masa transisi sampai dengan tahun 2050 sebagai salah satu cadangan penyangga energi nasional. Hal itu bisa mendorong pertumbuhan pengelolaan niaga Subholding Gas Group,” tutup Achmad. (RO/OL-09)
Mulanya, kuasa hukum Yoki, Wimboyono Senoadji menanyakan kepada Nicke mengenai pendapatan Pertamina yang meraih Rp 70 triliun pada 2024.
Nicke yang menjabat sebagai dirut Pertamina periode 2018-2024 menjawab, perjanjian itu terkait penyewaan terminal BBM.
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Inovasi teknologi migas kembali diadaptasi PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menjawab persoalan dasar masyarakat desa, khususnya dalam menjaga infrastruktur pipa air.
Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.
PT Pertamina Patra Niaga menyediakan layanan air minum isi ulang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina.
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved