Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin kegiatan Pelepasan Kontainer Ekspor yang mengangkut 19 ton Produk Beras FS Yasamin ke Riyadh, Arab Saudi. Kegiatan ini terkait kerja sama Perdagangan Komoditi Ekspor antara PT Food Station dengan PT AL Raqeeb Universal Group di Gudang PT Food Station Tjipinang Jaya, Komplek Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat (20/5). Ia berharap peristiwa bersejarah itu dapat mendorong peningkatan kesejahteraan domestik ke depan.
"Ini adalah peristiwa bersejarah karena untuk pertama kalinya kita mengekspor beras ke Saudi Arabia. Tuntutan kualitas yang tinggi mengharuskan kerja keras, persiapan yang panjang. Insya Allah ini akan diikuti dengan lebih banyak lagi ekspor dari kita untuk berbagai belahan dunia," terang Anies.
"Indonesia adalah salah satu tempat di mana produksi hasil pangan luar biasa melimpah. Kita harus kelola dengan baik sehingga ini menjadi berkah, sehingga memberikan manfaat domestik dan bisa meningkatkan kesejahteraan domestik dengan memanfaatkan pasar internasional," tambahnya.
Pemprov DKI Jakarta berbangga hati dapat melepas ekspor perdana beras FS Yasamin ke Riyadh, Arab Saudi. Karena selain memenuhi kebutuhan beras warga Jakarta dan sekitarnya, Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya juga dapat merealisasikan ekspor beras long grain dengan varietas IR-64 Ciherang untuk memenuhi permintaan Negara Arab Saudi. Budi daya beras tersebut ditanam di Indramayu, Jawa Barat dan dilakukan panen pada awal tahun 2022.
"Pelepasan ekspor beras FS Yasamin sebanyak satu kontainer 20 feet ke Riyadh Arab Saudi hari ini adalah penanda bahwa produk FS Yasamin dapat diterima dan diserap di pasar Internasional khususnya Arab Saudi," ucap Gubernur Anies.
Ia menyampaikan, Jakarta tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk bisa memanen padi, namun menariknya Jakarta dapat memasok kebutuhan beras bagi warganya, mendistribusikan beras ke luar negeri, bahkan PT Food Station Tjipinang Jaya yang merupakan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta menjadi pusat perdagangan beras terbesar di Asia Tenggara.
Hal itu terjadi karena Jakarta disupply oleh daerah-daerah penyangga dalam memenuhi kebutuhan beras warganya, utamanya daerah-daerah yang menghasilkan surplus beras. Kendati demikian, Jakarta tidak hanya menerima beras-beras tersebut dengan kualitas baik, tetapi juga memikirkan kesejahteraan para petani.
"Pelepasan ekspor beras perdana ini menjadi momentum Pemprov DKI Jakarta melalui PT Food Station Tjipinang Jaya untuk mengembangkan usahanya di pasar pangan internasional, khususnya wilayah Arab Saudi dan Timur Tengah," tambahnya. (OL-13)
Baca Juga: Emas Naik Akibat Pelemahan Ekuitas AS
Pemerintah memastikan bantuan pangan beras mulai disalurkan pada Juli ini.
Beras tidak Sesuai Regulasi, Kementan: Rugikan Konsumen hingga Rp99,35 Triliun
Pada pertengahan Juni 2025, harga beras di beberapa pasar tradisional Kabupaten Deli Serdang naik hingga 3,4% dibanding bulan sebelumnya.
MENTERI Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah sedang menggalakkan program ketahanan pangan, namun masih ada oknum mafia yang mencoba mempermainkan situasi.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan bantuan pangan beras untuk periode Juni-Juli 2025 siap disalurkan kepada 18,3 juta penerima bantuan pangan (PBP).
Mentan menjamin bahwa stok pangan nasional tetap dalam kondisi aman. Selain itu, penyerapan gabah dari petani diperkirakan bisa mencapai 400 hingga 500 ribu ton pada bulan ini.
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Pembentukan BUMD juga lebih efektif dalam mengentaskan permasalahan parkir liar yang masih menjamur di Jakarta.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpotensi menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah mandiri secara fiskal.
Pentingnya pembinaan dan pengawasan yang ketat agar keberadaan BUMD tidak menjadi beban fiskal daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved