DPR mendukung langkah pemerintah yang tetap mengalokasikan subsidi tarif listrik dan juga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dalam Rancangan APBN (RAPBN) Tahun Anggaran 2023. Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan kompensasi berupa subsidi dapat melindungi warga miskin yang ekonominya belum 100% pulih dampak pandemi covid-19.
“Karena itu kami menyambut baik rencana alokasi subsidi di RAPBN 2023 sebesar Rp350 triliun yang difokuskan untuk subsidi pertalite dan listrik agar harga pertalite tidak naik dan tarif listrik untuk konsumen bawah tidak naik,” ungkap Puan di Kompleks Parlemen, Senayan usai memimpin Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023 di Jakarta, Jumat (20/5).
Dalam penyampaian KEM dan PPKF tersebut, pada tahun 2023 pemerintah mengusulkan defisit anggaran produk domestik bruto (PDB) sebsar 2,16 hingga 2,90 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan defisit tahun ini yang sebesar 4,3-4,5 persen terhadap PDB. Target pertumbuhan ekonomi di 2023 dipatok sebesar 5,3 hingga 5,9 persen. Pemerintah menjaga inflasi pada tingkat 2 hingga 4 persen.
Dalam kesempatan tersebut, Puan menilai rancangan APBN 2023 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani harus mampu merespons dinamika perekonomian dalam negeri maupun global. Secara domestik dampak pandemi covid-19 masih meninggalkan luka di sektor ekonomi.
Baca juga: ICW Tegaskan Data Laporan PLTU Bukan Hoaks
“DPR RI dan Pemerintah harus terus mewaspadai berbagai tantangan besar yang dihadapi perekonomian Indonesia pada hari-hari ke depan. Apalagi dari sisi domestik, dampak krisis Pandemi Covid-19 masih meninggalkan luka bagi perekonomian,” tutur Puan.
Puan menambahkan, lewat fungsi anggaran yang diamanatkan konsitutusi, DPR berkomitmen untuk mengawal pembahasan anggaran negara agar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Telebih dalam situasi transisi menuju endemi Covid-19 dan ketidakpastian global sekarang ini, postur anggaran negara adalah hal yang sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Setelah Rapat Paripurna Penyampaian Pemerintah terhadap KEM dan PPKF ini, DPR dan Pemerintah secara maraton akan menggelar rapat paripurna lanjutan sebagai bagian dari pemibacaraan pendahuluan, sampai RAPBN 2023 dibahas pada paruh kedua tahun ini. (OL-4)
