Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan akan mulai melangsungkan pertemuan kedua Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (The 2nd Employment Working Group/EWG Meeting) pada 10 sampai 12 Mei 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pertemuan kedua ini, negara anggota G20 beserta delegasi negara tamu dan organisasi internasional akan membahas 2 isu prioritas.
“Isu prioritas pertama yang akan kita bahas dalam pertemuan ini adalah Penciptaan Lapangan Kerja Berkelanjutan Menuju Dunia Kerja yang Berubah, melalui fokus kewirausahaan dan usaha kecil menengah (UKM),” kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dilansir dari keterangan resmi, Senin (9/5).
Isu prioritas kedua yang akan dibahas adalah Adaptasi Perlindungan Tenaga Kerja untuk Perlindungan yang Lebih Efektif dan Peningkatan Ketahanan Bagi Seluruh Pekerja.
Baca juga : Kemenkeu: APBN Jadi Shock Absorber Jaga Pemulihan Ekonomi
“Kedua isu prioritas ini adalah subtema dari tema utama yang diusung Presidensi G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan yaitu Improving the Employment Condition to Recover Together (Meningkatkan Kondisi Kerja untuk Pulih Bersama),” tutur Anwar.
Anwar menjelaskan, tema utama bidang ketenagakerjaan itu merupayakan upaya Kemenaker untuk merealisasikan tema besar Presidensi G20 Indonesia, yaitu Recover Together, Recover Stronger.
“Melalui berbagai isu-isu ini kita ingin mengajak G20 untuk bersama-sama membangun komitmen memulihkan dunia akibat pandemi covid-19 di bidang ketenagakerjaan, serta bersama-sama menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan, khususnya terkait dampak desrupsi ekonomi,” pungkas Anwar. (OL-7)
Kampus didorong untuk menggeser orientasi dari sekadar mencetak pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja.
PKS Jawa Barat menegaskan komitmennya menghadirkan program dan pelayanan nyata di sektor ketenagakerjaan.
Banyak lansia Indonesia tetap bekerja bukan karena pilihan, tapi keterpaksaan.
pemotongan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak cukup menjawab persoalan ketenagakerjaan di Tanah Air
Rencana Presiden Prabowo Subianto soal pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) dinilai belum menyentuh akar persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.
PENGAMAT politik dari Citra Institut Efriza menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mengutamakan sosok profesional dalam memilih Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker)
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Ia mengaku tidak terkejut dengan pernyataan Noel yang menyebut ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya.
udingan Noel terkait adanya aliran dana ke partai politik nasional yang disebut berinisial “K” tidak cukup disampaikan kepada publik.
Penyidik menduga tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap TKA itu memiliki pengaruh besar, sampai bisa menerima uang meski sudah pensiun.
Dewas merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Fani Febriany
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan jabatan Fani sebagai direktur di sebuah perseroan saat masih berstatus sebagai pegawai KPK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved