Swasembada Kedelai Bisa Dicapai dalam Tiga Tahun 

INDONESIA harus memiliki keyakinan dalam tiga tahun mampu mewujudkan swasembada kedelai. Apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan agar jajarannya membuat kebijakan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kemandirian sektor pangan dan energi.

"Presiden Jokowi telah meminta jajarannya membuat kebijakan agar produktivitas dan kemandirian sektor pangan ditingkatkan. Ini artinya, seluruh elemen pemerintah, baik kementerian maupun perbankan, khususnya BUMN merealisasikan keinginan tersebut. Saya yakin, dalam tiga tahun swasembada kedelai akan terwujud karena kami punya ilmunya," ungkap pegiat ekonomi kerakyatan H Ayep Zaki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/4).

Sebagai pelaku yang sudah belasan tahun berkecimpung di dunia pertanian, Ayep menegaskan dalam mencapai swasembada kedelai dibutuhkan keterlibatan stakeholder termasuk pihak swasta.

"Jika hanya inisiatif petani dan praktisi saja yang turun ke sawah menanam kedelai, swasembada kedelai tidak mungkin terwujud," tegasnya. 

Anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat ini menuturkan, secara teknis Indonesia sudah sangat siap berswasembada kedelai. Namun masalahnya sampai hari ini belum ada satu pun bank yang tertarik membiayai budi daya kedelai. Ini harus menjadi perhatian serius.

"Saya sudah dua tahun saya bergelut dengan budi daya kedelai, namun belum ada dukungan perbankan. Padahal, Bank harus mendukung budi daya kedelai sebagai bagian dari peningkatan produktivitas sektor pangan," jelas Ayep.

Ia mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian di 2022 ini telah mencanangkan program budi daya kedelai seluas 352 ribu hektar3. Hal itu sangat bagus untuk membangkitkan budi daya kedelai di Indonesia. 

Di sisi lain ia juga mengingatkan agar jangan lupa melibatkan pihak swasta mandiri yang akan menggunakan regulasi pendanaan dari perbankan. Pasalnya, kalau hanya 352 ribu hektare tanaman kedelai, masih lama untuk menjadikan Indonesia berswasembada. Sebab untuk bisa berswasembada dibutuhkan lahan garapan dua juta hektare, dengan asumsi hasil per hektarenya mencapai satu setengah ton.  

"Presiden harus memberi perintah langsung agar seluruh instrumen pemerintah, dalam hal ini BUMN dan seluruh regulasinya mendukung," tegasnya.  

Jika asumsi luas lahan tanaman kedelai untuk berswasembada mencapai dua juta hektare, dibutuhkan anggaran sekitar Rp8 triliun. Anggaran tersebut akan diserap untuk pengelolaan lahan per hektarenya yang mencapai Rp4 juta. Dengan dua juta hektare lahan tersebut, bisa melibatkan 5-10 juta petani. 

"Di luar pengelolaan itu masih dibutuhkan dana tambahan untuk infrastruktur seperti gudang, mesin pengering, mesin pemilah kedelai besar dan kecil hingga mesin pemilah kualitas kedelai yang kalau ditotal bisa menelan anggaran Rp2 triliun. Insfrastruktur ini harus ada di semua daerah yang melakukan penanaman kedelai. Karena untuk mengangkut kedelai dari satu daerah ke daerah lain harus kedelai kering," papar Ayep. 
 
Kebutuhan kedelai Indonesia mencapai sekitar tiga juta ton per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan lahan sekitar dua juta hektar tanaman kedelai. Untuk mencapai itu, ada program kerja tiga tahunan hingga swasembada kedelai bisa terwujud. Langkah yang bisa dilakukan pada tahun pertama memastikan bibit harus terjamin. Jika bibit sudah tersedia, di tahun kedua mulai dilakukan penyebaran bibit secara bertahap di lahan seluas dua juta hektare tersebut. "Lalu baru di tahun ketiga, fokus pada evaluasi," paparnya. (RO/O-2)