Pertumbuhan Ekonomi 2023 Ditargetkan 5,9%

PEMERINTAH menargetkan pertumbuhan ekonomi berkisar 5,3% hingga 5,9% di 2023. Angka itu lebih tinggi dari target pertumbuhan 2022 yang hanya 5,2%. Naiknya target pertumbuhan itu dilandasi pada menguatnya perekonomian nasional.

"Target sasaran pembangunan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 pada pertumbuhan ekonomi adalah 5,3% sampai dengan 5,9%," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Musrenbangnas 2022, Kamis (28/4). Target sasaran pembangunan lain, lanjut dia, yakni tingkat pengangguran terbuka (TPT) antara 5,3%-6%, ratio gini 0,375, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 27,02%, indeks pembangunan manusia 73,31, tingkat kemiskinan 7,5%, nilai tukar petani (NTP) 103-105, dan nilai tukar nelayan (NTN) 106-107.

Suharso mengatakan, target sasaran pembangunan itu tak mudah untuk dicapai. Dalihnya, berbagai tantangan saat ini masih membayangi mulai dari pandemi covid-19, konflik Rusia-Ukraina, hingga melonjaknya harga sejumlah komoditas. Karenanya, pemerintah menyusun proyek utama dalam RKP 2023 guna mencapai berbagai target sasaran pembangunan. "Telah ditetapkan beberapa major project yang memiliki peran signifikan dalam mendukung capaian prioritas nasional," kata Suharso.

Beberapa major project yang dimaksud ialah kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, food estate, destinasi wisata, akselerasi PMN energi baru terbarukan dan konservasi energi, pelatihan vokasi industri 4.0, percepatan penurunan kematian ibu dam stunting, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara. "Ini diperkuat penguatan clearing house perencanaan untuk menjamin kemanfaatan output pembangunan bagi masyarakat, sehingga bukan hanya send tetapi delivered," jelas Suharso.

Baca juga: Mentan SYL Bersama Pemprov DKI Pastikan Stok Beras di Jabodetabek Aman

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan arah kebijakan fiskal di tahun depan ialah tetap mendukung pemulihan ekonomi. Karena itu fleksibilitas dari APBN masih diperlukan untuk menahan guncangan yang berpotensi terjadi. "Tentu belanja pemerintah harus tetap fleksibel, tetapi harus dipertajam. Karena itu penajaman belanja seiring dengan pengendalian covid-19 dan pemulihan ekonomi. Transformasi belanja kesehatan kita lakukan terus, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial kita dorong terus, dan tidak lupa mendorong sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pembangunan Nusantara," jelasnya.

Febrio mengatakan, tujuan dari kebijakan fiskal 2023 ialah memastikan konsolidasi fiskal bisa dilakukan, kesinambungan fiskal dijaga. Namun pada saat yang sama APBN harus siap sedia sebagai shock absorber. Shock yang terjadi di dunia sekarang ini sangat dinamis. "Dalam jangka pendek ini, APBN menjadi shock absorber atas kenaikan harga komoditas, kita upayakan untuk dijaga," tambah Suahasil. Pada 2023, kebijakan APBN akan fokus pada lima hal yaitu perbaikan kualitas SDM, perbaikan infrastruktur, melanjutkan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan mendorong ekonomi hijau. (OL-14)