Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
MENKO Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan penyebab terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), seperti Pertalite dan Solar, di sejumlah wilayah.
Meski tidak menjelaskan secara detail, Luhut mengatakan biang kerok kelangkaan BBM akibat masalah pada distribusi. Sejak Pertamina mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertamax menjadi Rp12.500 per liter, masyarakat berbondong-bondong membeli Pertalite yang harganya lebih murah.
Alhasl, terjadi antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). "Kenapa terjadi kelangkaan? Kelangkaan itu terus terang saja di lapangan itu ada distribusi yang kurang bagus," jelas Luhut dikutip dari siaran YouTube Universitas Indonesia, Selasa (12/4).
Baca juga: Ada Kecurangan Truk Pengguna Solar, Menteri ESDM: Harus Ditindak Tegas
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa masalah kelangkaan itu tengah diselesaikan. Dalam hal ini, pemerintah meminta Pertamina untuk meningkatkan pasokan BBM di level 30 hari kebutuhan nasional.
Saat ini, kondisi stok BBM jenis Solar terjaga di level 20 hari kebutuhan nasional. Lalu, untuk kebutuhan nasional Pertalite sebesar 15 hari dan Pertamax tersedia selama 38 hari.
Baca juga: SPBU Mulai Larang Pembelian Pertalite dengan Jeriken
"Kemarin baru rapat di kantor saya dengan Menteri ESDM (Arifin Tasrif), Pertamina dan BUMN. Saya minta dijaga harinya, dari 15 hari naikin jadi 30 hari, untuk cadangan (BBM) nasional kita," imbuh Luhut.
Untuk menjaga stok BBM aman di level 20 hari, pemerintah membutuhkan anggaran sekitar US$6 miliar. Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyoroti praktik curang modifikasi kapasitas tangki kendaraan, yang memicu terjadinya kelangkaan solar.(OL-11)
Kerja sama ini membantu pelaku usaha online untuk dapat mendistribusikan produknya secara lebih luas.
Pusat distribusi ini didesain untuk mempercepat pergerakan produk elektronik dari pabrik ke tangan konsumen melalui jaringan dealer di seluruh Indonesia.
PENELITI The Reform Initiative (TRI) Unggul Heriqbaldi, menilai kebijakan tata kelola subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg atau gas epliji adalah langkah yang tepat
Kebijakan sub-pangkalan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan gas elpiji 3 kg bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET) kepada masyarakat.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, menilai pemerintah kurang jeli dalam menerapkan kebijakan distribusi gas yang hanya sampai di tingkat pangkalan.
Kendati baru rencana, namun kelangkaan sudah mulai terjadi di beberapa toko pengecer. Warga yang sudah terbiasa membeli di toko pengecer, harus rela mengantre menuju agen atau pangkalan resmi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
Pertamina juga menempatkan petugas di lapangan untuk memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan lancar.
PT Pertamina kembali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di seluruh Indonesia mulai hari ini, Sabtu, 31 Mei 2025
Trubus Rahadiansyah meminta Pelindo II untuk mempercepat pengerukan Pelabuhan Pulau Baai.
Pengamat energi sekaligus Founder Pri Agung Rakhmanto menyebut bisnis ritel tasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) masih prospektif di dalam negeri.
Untuk memastikan ketersediaan BBM, terutama jenis Pertamax, di Balikpapan, Pertamina Patra Niaga terus melakukan pemantauan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved