Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartato menegaskan, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, pemerintah akan mempertebal perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Langkah ini dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian perekonomian dunia akibat pandemi covid-19 serta kondisi geopolitik yang masih panas di Eropa Timur.
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi NasDem Lisda Hendrajoni mengapresiasi langkah tersebut. Menurut dia, ke depan, pemerintah juga patut merumuskan program yang lebih berkelanjutan.
Baca juga: Pensiunan Indonesia Dorong Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial
"Untuk program jangka pendek jelas sangat membantu. Mengingat beberapa tahun belakangan menyoal perekonomian terdampak covid-19, ditambah lagi harga kebutuhan pokok/pangan banyak yang naik," paparnya dalam keterangan resmi, Sabtu (9/4).
Menurut dia, lima program yang diluncurkan pemerintah dalam strategi ini diharapkan memangkas beban rakyat sekaligus inflasi. Tapi, pemerintah patut mencari strategi jangka panjang yang berkesinambungan.
"Tetapi apa yang kita harapkan untuk jangka panjang adalah program kesejahteraan ekonomi masyarakat yang benar-benar mengurangi angka kemiskinan," terangnya.
Politisi NasDem asal Kotabumi, Lampung itu menyatakan kemandirian ekonomi rakyat harus dibangun pemerintah. Sejumlah langkahnya menjadi pekerjaan rumah negara dan dituntut segera diselesaikan.
"Itulah yang benar-benar harus kita lakukan bersama dengan program terpadu sehingga tercipta masyarakat yang mandiri secara ekonomi," pungkasnya.
Airlangga meluncurkan program perlindungan sosial yang dicetuskan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, setidaknya ada lima jenis perlindungan sosial yang sudah disiapkan pemerintah. Kelima jenis ini bahkan akan dieksekusi dalam waktu dekat.
Pertama, kartu sembako yang ditujukan pada 18,8 juta keluarga penerima manfaat ditambah 2 juta keluarga dari program keluarga harapan (PKH). Stimulus itu nantinya dibarengi dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng.
"Kartu sembako nanti ditambahkan bantuan minyak goreng yang besarannya Rp300 ribu untuk tiga bulan atau Rp100 ribu per bulan. BLT minyak goreng ini diberikan dalam tiga bulan dan diharapkan saat ramadan sudah bisa diberikan," kata Airlangga.
Selanjutnya, pemerintah merancang bantuan subsidi upah bagi pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Besaran bantuan tersebut, yakni Rp1 juta per penerima yang ditujukan bagi 8,8 juta pekerja.
"Ada juga usulan bantuan usaha mikro yang besarannya Rp600 ribu per penerima. Bantuan ini akan menyasar 12 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Terakhir, ada program BLT dana desa yang juga akan terus dilanjutkan," pungkasnya. (RO/OL-1)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved