Penebalan Perlindungan Sosial, DPR : Ringankan Beban Rakyat

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartato menegaskan, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, pemerintah akan mempertebal perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Langkah ini dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian perekonomian dunia akibat pandemi covid-19 serta kondisi geopolitik yang masih panas di Eropa Timur.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi NasDem Lisda Hendrajoni mengapresiasi langkah tersebut. Menurut dia, ke depan, pemerintah juga patut merumuskan program yang lebih berkelanjutan. 

Baca juga: Pensiunan Indonesia Dorong Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial

"Untuk program jangka pendek jelas sangat membantu. Mengingat beberapa tahun belakangan menyoal perekonomian terdampak covid-19, ditambah lagi harga kebutuhan pokok/pangan banyak yang naik," paparnya dalam keterangan resmi, Sabtu (9/4).

Menurut dia, lima program yang diluncurkan pemerintah dalam strategi ini diharapkan memangkas beban rakyat sekaligus inflasi. Tapi, pemerintah patut mencari strategi jangka panjang yang berkesinambungan.

"Tetapi apa yang kita harapkan untuk jangka panjang adalah program kesejahteraan ekonomi masyarakat yang benar-benar mengurangi angka kemiskinan," terangnya.

Politisi NasDem asal Kotabumi, Lampung itu menyatakan kemandirian ekonomi rakyat harus dibangun pemerintah. Sejumlah langkahnya menjadi pekerjaan rumah negara dan dituntut segera diselesaikan. 

"Itulah yang benar-benar harus kita lakukan bersama dengan program terpadu sehingga tercipta masyarakat yang mandiri secara ekonomi," pungkasnya. 

Airlangga meluncurkan program perlindungan sosial yang dicetuskan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, setidaknya ada lima jenis perlindungan sosial yang sudah disiapkan pemerintah. Kelima jenis ini bahkan akan dieksekusi dalam waktu dekat.

Pertama, kartu sembako yang ditujukan pada 18,8 juta keluarga penerima manfaat ditambah 2 juta keluarga dari program keluarga harapan (PKH). Stimulus itu nantinya dibarengi dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng.

"Kartu sembako nanti ditambahkan bantuan minyak goreng yang besarannya Rp300 ribu untuk tiga bulan atau Rp100 ribu per bulan. BLT minyak goreng ini diberikan dalam tiga bulan dan diharapkan saat ramadan sudah bisa diberikan," kata Airlangga.

Selanjutnya, pemerintah merancang bantuan subsidi upah bagi pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Besaran bantuan tersebut, yakni Rp1 juta per penerima yang ditujukan bagi 8,8 juta pekerja.

"Ada juga usulan bantuan usaha mikro yang besarannya Rp600 ribu per penerima. Bantuan ini akan menyasar 12 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Terakhir, ada program BLT dana desa yang juga akan terus dilanjutkan," pungkasnya. (RO/OL-1)