Ekonom: Pemerintah Perlu Lakukan Intervensi untuk Jaga Daya Beli Masyarakat 

PEMERINTAH dirasa perlu untuk kembali melakukan intervensi pasar demi menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah. Bantalan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin perlu diperluas guna mengantisipasi naiknya angka kemiskinan di Indonesia. 

"Pemerintah juga perlu menyiapkan bantalan bagi masyarakat rentan miskin yang berpotensi terkena dampak dari kenaikan tarif PPN, kenaikan harga pangan (minyak goreng) dan apalagi jika pemerintah berpotensi menaikkan harga pertalite pada tahun ini," ujar ekonom Bank Permata Josua Pardede saat dihubungi, Rabu (6/4). 

Dia khawatir, ekspektasi inflasi yang meningkat dalam beberapa waktu ke depan akan menggerus daya beli masyarakat yang berpotensi menambah jumlah kemiskinan. Karenanya, sembari mempertebal bantuan sosial, pemerintah perlu memperluas dan membarui data masyarakat prasejahtera. 

Hal itu dimaksudkan agar ragam bantuan sosial yang akan digulirkan pemerintah dapat tepat sasaran. Dengan begitu, tujuan yang dibawa pemerintah dapat terwujud dengan baik. 

"Dalam rangka membatasi peningkatan tingkat kemiskinan, pemerintah juga perlu mengalokasikan bansos tersebut pada masyarakat rentan miskin sedemikian sehingga pemulihan ekonomi domestik berlanjut pada tahun 2022 ini," terang Josua. 

Dia menambahkan, sedianya perbaikan telah banyak dilakukan pemerintah dalam ragam bantuan sosial. Hal itu terlihat dari dampak positif seperti perbaikan tingkat pengangguran yang turun di 2021 menjadi 6,49% di mana pada 2020 tercatat 7,07%. 

Lalu tingkat kemiskinan juga turun menjadi 9,7% dari tahun 2020 yang tercatat 10,2%. Sementara itu, gini ratio pada tahun 2021 juga turun menjadi 0,381 dari 0,385 pada tahun 2020. 

"Dan secara keseluruhan, dengan penyaluran program perlindungan sosial pada PEN tersebut, telah mendorong pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 yang tumbuh positif 3,7% dari tahun sebelumnya yang terkontraksi 2%," jelas Josua. 

Baca juga : Kajian LPEM UI : Bansos Berperan Positif Kurangi Kemiskinan dan Ketimpangan 

Senada, ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI Teuku Riefky mengatakan, sejauh ini Indonesia telah berhasil mengimplementasikan bantuan sosial jauh lebih baik ketimbang negara peers lain. Hal itu dapat dilihat dari sisi kuantitas dan kualitas bantuan yang diberikan. 

"Dari segi kuantitas, kita lihat selama covid ini bantuan sosial mencakup banyak dan juga dari kualitas di sisi inclusion-exclusion error itu sudah menurun. karena memang pendataan sudah lebih baik," jelasnya. 

Diketahui pemerintah berencana mempertebal bantuan sosial melalui penyaluran beberapa jenis bantuan sosial seperti BLT minyak goreng, Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga bantuan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diberikan untuk menjaga dan mendorong daya beli masyarakat. 

BLT minyak goreng ditujukan kepada 20,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Kemudian sebanyak 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL) juga akan menerima bantuan tersebut. 

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp6,9 triliun untuk mengeksekusi BLT minyak goreng. Rp6,15 triliun diantaranya berasal dari anggaran Kementerian Sosial yang sekaligus sebagai kuasa pemegang anggaran (KPA) untuk menyalurkan BLT ke 20,5 juta KPM PKH dan BPNT. 

Sedangkan Rp0,75 triliun lainnya merupakan dana yang berasal dari cadangan Bendahara Umum Negara (BUN) dengan KPA TNI/Polri. Dana itu akan diberikan kepada 2,5 juta PKL. 

Lalu BSU akan diberikan pemerintah kepada 8,8 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta per bulan. Besaran bantuan yang akan diberikan ialah Rp1 juta kepada tiap penerima. Dus, anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut berkisar Rp8,8 triliun. 

Selanjutnya pengambil kebijakan juga berencana untuk memberikan bantuan Presiden (Banpres) kepada usaha mikro. Rencananya, bantuan akan diberikan kepada 1,2 juta penerima, di mana tiap penerima mendapatkan Rp600 ribu. (OL-7)