Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memastikan devisa berlebih yang terkumpul dari hasil ekspor komoditas akan dimanfaatkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani selepas mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4).
Sebagaimana diketahui, kenaikan harga berbagai komoditas strategis seperti pangan dan energi telah memberi berkah bagi para pelaku usaha ekspor. Penerimaan negara juga dipastikan melonjak karena hal tersebut.
"Penerimaan negara pasti naik dari sisi komoditas seperti, minyak, gas, batubara, nikel, dan CPO. Itu semua memberikan daya tambah dari sisi penerimaan negara," ujar Sri Mulyani.
Sayangnya, di sisi lain, ada persoalan besar yang juga dihadapi. Kenaikan harga komoditas membuat nilai barang-barang di tingkat konsumen ikut melambung tinggi.
Baca juga: Kenaikan BBM dan Tarif Tol Gerus Daya Beli Pangan Masyarakat
"Oleh karena itu, dari sisi APBN, kita akan merumuskan langkah-langkah agar tambahan penerimaan ini bisa dialokasikan secara tepat. Tadi Bapak Presiden mengistruksikan supaya kita melihat detil harga pangan harga energi dan pilihan-pilihan kebijakan yang bisa kita ambil, salah satunya menjaga daya beli masyarakat," jelas mantan direktur pelaksana World Bank itu.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan kepala negara juga meminta para menterinya untuk mempercepat pelaksanaan program-program yang bisa mendongkrak pendapatan masyarakat seperti padat karya.
"Kita masih ada Rp455 triliun dari program pemulihan ekonomi nasional. ini nanti difokuskan ke program seperti program padat karya yang meningkatkan ketahanan dan membuka lapangan kerja," tuturnya.
Ia berharap, strategi-strategitersebut dapat menjaga kondisi perekonomian nasional yang sedang bergerak positif sepanjang tahun ini.
"Kita akan betul-betul menggunakan APBM secara tepat sehingga bisa menjaga keselamatan rakyat, keselamatan ekonomi dan menjaga keselamatan APBN itu sendiri," tandasnya.(OL-4)
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus sebesar US$38,54 miliar atau setara Rp645,7 triliun di sepanjang Januari-November 2025.
Industri penunjang minyak dan gas (migas) dalam negeri semakin menunjukkan peran strategisnya.
Holding UMKM Expo 2025 bertema "Ekosistem Bisnis UMKM Kuat, Siap Menjadi Jagoan Ekspor” menjadi wadah yang sangat baik untuk perkembangan UMKM.
Nilai ekspor non-migas Jawa Barat pada periode Januari hingga Oktober 2025 telah menyentuh angka USD 32,01 miliar.
Delapan perusahaan asal Jawa Timur ambil bagian dalam kegiatan Pelepasan Ekspor Serentak yang dipimpin Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.
Indonesia merupakan pasar yang sangat penting bagi produk Malaysia karena kedekatan budaya, selera, dan preferensi konsumen.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pangan sepanjang 2025 mencapai 4,58%, tertinggi di antara kelompok pengeluaran lain. Pemerintah waspadai gerusan daya beli di kuartal I-2026.
Komisi XI berada pada posisi strategis untuk memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah tekanan musiman.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa hingga kini pemerintah belum mengambil keputusan terkait penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026.
CHIEF Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menilai risiko Indonesia mengalami resesi dalam waktu dekat amat kecil karena ditopang oleh kekuatan domestik.
Stimulus fiskal seperti PPN DTP dan potongan BPHTB dinilai belum mampu dorong penjualan rumah, karena biaya mobilitas dan akses transportasi jadi faktor utama
BANK Indonesia (BI) mencatat uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh 7,7 persen secara tahunan (yoy) pada Oktober 2025 hingga mencapai Rp9.783,1 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved