Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memastikan devisa berlebih yang terkumpul dari hasil ekspor komoditas akan dimanfaatkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani selepas mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4).
Sebagaimana diketahui, kenaikan harga berbagai komoditas strategis seperti pangan dan energi telah memberi berkah bagi para pelaku usaha ekspor. Penerimaan negara juga dipastikan melonjak karena hal tersebut.
"Penerimaan negara pasti naik dari sisi komoditas seperti, minyak, gas, batubara, nikel, dan CPO. Itu semua memberikan daya tambah dari sisi penerimaan negara," ujar Sri Mulyani.
Sayangnya, di sisi lain, ada persoalan besar yang juga dihadapi. Kenaikan harga komoditas membuat nilai barang-barang di tingkat konsumen ikut melambung tinggi.
Baca juga: Kenaikan BBM dan Tarif Tol Gerus Daya Beli Pangan Masyarakat
"Oleh karena itu, dari sisi APBN, kita akan merumuskan langkah-langkah agar tambahan penerimaan ini bisa dialokasikan secara tepat. Tadi Bapak Presiden mengistruksikan supaya kita melihat detil harga pangan harga energi dan pilihan-pilihan kebijakan yang bisa kita ambil, salah satunya menjaga daya beli masyarakat," jelas mantan direktur pelaksana World Bank itu.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan kepala negara juga meminta para menterinya untuk mempercepat pelaksanaan program-program yang bisa mendongkrak pendapatan masyarakat seperti padat karya.
"Kita masih ada Rp455 triliun dari program pemulihan ekonomi nasional. ini nanti difokuskan ke program seperti program padat karya yang meningkatkan ketahanan dan membuka lapangan kerja," tuturnya.
Ia berharap, strategi-strategitersebut dapat menjaga kondisi perekonomian nasional yang sedang bergerak positif sepanjang tahun ini.
"Kita akan betul-betul menggunakan APBM secara tepat sehingga bisa menjaga keselamatan rakyat, keselamatan ekonomi dan menjaga keselamatan APBN itu sendiri," tandasnya.(OL-4)
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan forum investasi Indonesia-Tiongkok di Beijing menjadi momentum strategis untuk mendorong pelaku usaha nasional.
Tiongkok menjadi negara utama ekspor beberapa komoditas unggulan industri pengolahan seperti hasil olahan minyak kelapa sawit, hasil olahan nikel dan lainnya.
Indonesia bidik pasar Jepang untuk ekspor pelet EFB dan cangkang sawit. Dengan potensi setara 38.760 MW, biomassa sawit jadi andalan baru devisa negara di 2026.
Sebagai salah satu produsen kelapa terbesar di dunia, Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang belum tergarap maksimal.
MENTERI Perdagangan (Mendag) Budi Santoso akan memanggil sejumlah eksportir untuk membahas potensi gangguan pasokan akibat penutupan jalur pelayaran strategis Selat Hormuz
Bank Indonesia (BI) mengapresiasi catatan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Januari tahun ini.
Langkah Indonesia tergolong unik jika dibandingkan dengan respons negara-negara lain yang mayoritas memilih untuk menaikkan harga secara signifikan.
Pemerintah mengklaim harga barang kebutuhan pokok selama Ramadan hingga Idulfitri 2026 lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada Maret 2026 sebesar 3,48%. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan Maret 2025 yang hanya sebesar 1,03%.
keputusan pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) guna menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global saat ini.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan ekonomi Indonesia jauh dari krisis. Konsumsi meningkat saat Lebaran 2026 dan berbagai indikator menunjukkan tren pertumbuhan positif.
Peredaran uang tunai Lebaran 2026 tembus Rp1.370 triliun. Simak analisis NEXT Indonesia Center soal ledakan daya beli dan mobilitas pemudik di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved