Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memastikan devisa berlebih yang terkumpul dari hasil ekspor komoditas akan dimanfaatkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani selepas mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4).
Sebagaimana diketahui, kenaikan harga berbagai komoditas strategis seperti pangan dan energi telah memberi berkah bagi para pelaku usaha ekspor. Penerimaan negara juga dipastikan melonjak karena hal tersebut.
"Penerimaan negara pasti naik dari sisi komoditas seperti, minyak, gas, batubara, nikel, dan CPO. Itu semua memberikan daya tambah dari sisi penerimaan negara," ujar Sri Mulyani.
Sayangnya, di sisi lain, ada persoalan besar yang juga dihadapi. Kenaikan harga komoditas membuat nilai barang-barang di tingkat konsumen ikut melambung tinggi.
Baca juga: Kenaikan BBM dan Tarif Tol Gerus Daya Beli Pangan Masyarakat
"Oleh karena itu, dari sisi APBN, kita akan merumuskan langkah-langkah agar tambahan penerimaan ini bisa dialokasikan secara tepat. Tadi Bapak Presiden mengistruksikan supaya kita melihat detil harga pangan harga energi dan pilihan-pilihan kebijakan yang bisa kita ambil, salah satunya menjaga daya beli masyarakat," jelas mantan direktur pelaksana World Bank itu.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan kepala negara juga meminta para menterinya untuk mempercepat pelaksanaan program-program yang bisa mendongkrak pendapatan masyarakat seperti padat karya.
"Kita masih ada Rp455 triliun dari program pemulihan ekonomi nasional. ini nanti difokuskan ke program seperti program padat karya yang meningkatkan ketahanan dan membuka lapangan kerja," tuturnya.
Ia berharap, strategi-strategitersebut dapat menjaga kondisi perekonomian nasional yang sedang bergerak positif sepanjang tahun ini.
"Kita akan betul-betul menggunakan APBM secara tepat sehingga bisa menjaga keselamatan rakyat, keselamatan ekonomi dan menjaga keselamatan APBN itu sendiri," tandasnya.(OL-4)
MENTERI Perdagangan (Mendag) Budi Santoso akan memanggil sejumlah eksportir untuk membahas potensi gangguan pasokan akibat penutupan jalur pelayaran strategis Selat Hormuz
Bank Indonesia (BI) mengapresiasi catatan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Januari tahun ini.
BADAN Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia pada Januari 2026 mencapai 22,16 miliar dolar AS atau tumbuh 3,39 persen dibandingkan Januari 2025
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor mencapai US$22,16 miliar. Angka itu meningkat 3,39% secara tahunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026 mencatat surplus sebesar 0,95 miliar dolar AS.
Dukungan Kementerian Koperasi (Kemenkop) terhadap kemajuan Koperasi Produsen Upland Subang Farm tidak hanya sebatas kebijakan, tetapi juga pembiayaan.
Harga minyak dunia tembus US$100 per barel akibat konflik Timur Tengah. Pemerintah memprioritaskan stabilitas ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.
Seskab Teddy Indra Wijaya tegaskan THR ASN, TNI-Polri, & Pensiunan 2026 cair 100%. Simak rincian anggaran Rp55 T, aturan THR swasta, hingga bonus ojol di sini.
Menaker Yassierli pastikan THR 2026 tetap kena pajak PPh 21. Simak aturan tarif TER terbaru dan perbedaan ketentuan pajak THR antara buruh vs ASN di sini.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan pemerintah tak akan naikkan tarif pajak PPh 21 meski ada rekomendasi IMF. Fokus perkuat daya beli & ekonomi.
Ekonom Indef menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di 2026 sangat ambisius. Simak 3 PR besar pemerintah mulai dari daya beli hingga investasi manufaktur.
Menjelang bulan suci Ramadan 2026, aktivitas perdagangan di Pasar Jatinegara belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved