Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Slamet mengungkapkan rasa kecewanya karena sejumlah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sekarang ini dinilai lebih berpihak pada pengusaha dari pada rakyat.
Ia menyinggung dua kebijakan pemerintah yang dinilai lebih berpihak pada pengusaha dari pada rakyat.
Kebijakan tersebut yaitu kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% dan juga perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2022 atas PP Nomor 4 Tahun 2016 yang berdampak terhadap petani sebagai rakyat.
“Saya menghimbau kepada pemerintah terkait dengan PPN 11 persen, ternyata ini menyangkut pupuk juga. Karena muncul edaran bahwa penebusan akan menunggu setelah ada penyesuaian dengan PPN 11% ini. Kondisi petani kita sudah sulit,” ucap Slamet pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama jajaran Eselon I Kementerian Pertanian di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (4/4). Rapat ini merupakan rapat tindak lanjut dari rapat sebelumnya.
Baca juga: DPR Usul Kemenhub Bangun Bandara Tabalong di Kalsel
Kementerian Pertanian dalam rancangan kegiatan utamanya untuk tahun anggaran 2023 terkait peternakan, memiliki 4 kegiatan yaitu korporasi desa sapi, korporasi desa kambing/domba, korporasi desa sapi perah, dan pengembangan 1.000 desa walet. Program ini juga dinilai berpihak terhadap pengusaha.
“Hari ini mau berpihak kemana begitu pemerintah? Saya terus terang, pemerintah hari ini lebih kepada berpihak kepada pengusaha dibanding pada petani,” kritik politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Slamet juga menyoroti perubahan PP Nomor 11 Tahun 2022 atas PP Nomor 4 Tahun 2016. Perubahan ini menjadi selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pelaku usaha lainnya dapat melakukan pemasukan atau impor hewan.
“Sehingga saya juga sama statement-nya. Pemerintah hari ini lebih kepada berpihak kepada pengusaha dibanding dengan rakyat. Dari semua sisi tadi, perkebunan sudah begitu sekarang impor pertanian terkait dengan hewan juga begitu,” tandas legislator dapil Jawa Barat IV ini. (RO/OL-09)
Bagaimana semestinya pemerintah bersikap agar situasi dan kondisi yang ada tak benar-benar menjelma menjadi bencana?
Potensi nilai kerugian negara akibat perbuatannya mencapai Rp2,5 miliar.
Sampai saat ini tapping box sudah terpasang sebanyak 185 unit.
Tiga sektor pajak daerah yang sudah mencapai target bahkan melebihi adalah sektor hiburan, reklame, dan sarang burung walet
Menjelang akhir tahun, penerimaan pajak daerah sudah melampaui target
Perubahan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkaitan dengan terbitnya UU Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pekan Sita Serentak Tahun 2025 dimulai dengan kegiatan kick-off di Kanwil DJP Jawa Barat II.
Dari rencana semula 133 aset, berhasil disita 161 aset yang dimiliki oleh 125 wajib pajakĀ (WP) dengan total tunggakan sebesar Rp411.365.142.531.
KOLABORASI antara Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Jakut dan Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jakut tidak selalu soal pajak. Kali ini, mereka berkolaborasi menjaga lingkungan.
Latar belakang profesi orang tua dari tersangka Mario Dandy Satrio tidak akan memengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus penganiayaan tersebut.
KPK belum memeriksa lebih detail soal harta kekayaan Rafael, namun dia mengatakan harta kekayaan dan aset Rafael tidak sesuai dengan profilnya sebagai pejabat eselon III.
"S juga mencontohkan sikap tobat (sujud dengan lutut, kepala sebagai tumpuan, dan tangan kaki seperti istirahat di pinggang) atas permintaan tersangka MDS agar ditirukan oleh korban."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved