Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Randugarut di Semarang, guna memantau ketersediaan bahan pangan dan harga komoditas pangan menjelang bulan suci Ramadan hingga Lebaran nanti.
Ia memastikan bahwa stok pangan khususnya beras dalam kondisi aman dan tercukupi untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah sendiri.
“Sudah saya tanya (ke pengelola Bulog Randugarut), berasnya masih cukup enggak? Katanya cukup, karena panennya sedang melimpah. Beras tahun kemarin dimakan (akan dikonsumsi) tahun sekarang, kemudian beras tahun ini datang lagi untuk tahun depan. Jadi selama (tahun) 2022 aman," ungkap Dedi saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau Bulog Randugarut di Semarang, Jateng, Kamis (31/3).
Tim Kunspek Komisi IV DPR RI juga sempat meninjau salah satu pasar di Kota Semarang yang situasi pengunjungnya tidak terlalu ramai dan sesak, sehingga diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir.
Kemudian, Dedi menambahkan bahwa pemerintah harus terus mendorong daya beli masyarakat agar meningkat selama Ramadan hingga Lebaran mendatang.
Baca juga: Anggota DPR Minta Pemerintah Sampaikan Informasi Vaksin Secara Utuh
"Saya sudah keliling pasar, semua stok aman, kebutuhan-kebutuhan lain juga relatif cukup. Jadi tenang saja, jangan berebut di pasar. Pasarnya juga tidak terlalu sesak, relatif landai. Hanya saja problemnya daya beli masyarakatnya yang harus didorong, karena banyak pekerjaan yang belum normal sampai dengan saat ini," tutur politikus Partai Golkar tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan Bulog Bagya Mulyanto memberikan informasi ketersediaan beras yang ada di seluruh gudang Bulog di Indonesia dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan.
Pasokan beras Bulog sendiri berasal dari sejumlah daerah di Indonesia, di antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat hingga Sulawesi Selatan.
"Saat ini, ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai sekitar 800 ribu ton. Beras yang sesuai penugasan tersebut, sampai saat ini masih tersedia. Selain itu, masyarakat petani kita juga sedang panen raya, sehingga stoknya cukup. Jadi, untuk beras tidak ada masalah dan harga stabil," pungkas Bagya. (RO/OL-09)
Wakil Pemimpin Perum Bulog Kanca Banyumas, Muhammad Haekal, mengingatkan para pengecer agar mematuhi ketentuan harga sesuai regulasi yang berlaku.
Harga Minyakita di tingkat konsumen telah ditetapkan dan wajib dipatuhi seluruh pelaku usaha. Harga Minyakita di tingkat konsumen yakni Rp15.700 per liter.
Selain stok beras CBP sebanyak 22.000 ton, Bulog Sulteng juga memiliki stok gula sekitar 236 ton serta minyak goreng sebanyak 537.000 liter.
Pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto terus melanjutkan kebijakan yang berpihak pada petani dalam negeri melalui optimalisasi penyerapan hasil produksi pangan nasional.
PERUM Bulog tengah menyiapkan ekspor beras premium untuk kebutuhan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.
BULOG Cabang Tegal, menyalurkan bantuan cadangan beras pemerintah untuk penanggulangan bencana banjir Pekalongan.
KONDISI jalan berlubang dan rusak parah di jalur Pantura, Jawa Barat, menjadi kendala masyarakat jelang musim mudik lebaran. Dedi Mulyadi mengatakan kerusakan dari Bekasi sampai Cirebon
Bantuan lain juga diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk warga terdampak. Gubernur menyerahkan dana Rp10 juta untuk 34 kepala keluarga.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak masyarakat untuk mengembalikan fungsi gunung sebagai 'pananggeuhan' atau tempat untuk bersandar.
SELURUH korban tanah longsor di Kampung Pasir Kuning Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat akan direlokasi. Selain itu, lahan bekas longsor Cisarua akan dijadikan hutan.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved