Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
WAKIL Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Randugarut di Semarang, guna memantau ketersediaan bahan pangan dan harga komoditas pangan menjelang bulan suci Ramadan hingga Lebaran nanti.
Ia memastikan bahwa stok pangan khususnya beras dalam kondisi aman dan tercukupi untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah sendiri.
“Sudah saya tanya (ke pengelola Bulog Randugarut), berasnya masih cukup enggak? Katanya cukup, karena panennya sedang melimpah. Beras tahun kemarin dimakan (akan dikonsumsi) tahun sekarang, kemudian beras tahun ini datang lagi untuk tahun depan. Jadi selama (tahun) 2022 aman," ungkap Dedi saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau Bulog Randugarut di Semarang, Jateng, Kamis (31/3).
Tim Kunspek Komisi IV DPR RI juga sempat meninjau salah satu pasar di Kota Semarang yang situasi pengunjungnya tidak terlalu ramai dan sesak, sehingga diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir.
Kemudian, Dedi menambahkan bahwa pemerintah harus terus mendorong daya beli masyarakat agar meningkat selama Ramadan hingga Lebaran mendatang.
Baca juga: Anggota DPR Minta Pemerintah Sampaikan Informasi Vaksin Secara Utuh
"Saya sudah keliling pasar, semua stok aman, kebutuhan-kebutuhan lain juga relatif cukup. Jadi tenang saja, jangan berebut di pasar. Pasarnya juga tidak terlalu sesak, relatif landai. Hanya saja problemnya daya beli masyarakatnya yang harus didorong, karena banyak pekerjaan yang belum normal sampai dengan saat ini," tutur politikus Partai Golkar tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan Bulog Bagya Mulyanto memberikan informasi ketersediaan beras yang ada di seluruh gudang Bulog di Indonesia dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan.
Pasokan beras Bulog sendiri berasal dari sejumlah daerah di Indonesia, di antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat hingga Sulawesi Selatan.
"Saat ini, ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai sekitar 800 ribu ton. Beras yang sesuai penugasan tersebut, sampai saat ini masih tersedia. Selain itu, masyarakat petani kita juga sedang panen raya, sehingga stoknya cukup. Jadi, untuk beras tidak ada masalah dan harga stabil," pungkas Bagya. (RO/OL-09)
Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) menargetkan pendapatan dari pemanfaatan aset untuk pengembangan bisnis mencapai Rp100 miliar pada 2025.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
DIREKTUR Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa sejauh ini Bulog telah melakukan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) melalui berbagai skema.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih dalam angka aman. Sebelummya diberitakan beras premium dan medium mulai langka
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Ruszaeni, menjelaskan angka stunting di Kabupaten Tegal menunjukan trend penurunan meski relatif masih tinggi.
PERUM Bulog melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun 2025 kembali mengarahkan fokusnya pada tiga bidang prioritas.
WARGA Kampung Padangenyang, Sukabumi, diguncang kabar duka.Raya, balita perempuan berusia empat tahun, meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan.
PERISTIWA memilukan terjadi di Kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi.
Pada era modern saat ini, peradaban terbaik untuk Kabupaten Bekasi adalah mengembalikan hamparan sungai sepanjang mungkin tanpa ada yang membatasi.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM Kepala Sekolah SMA Swasta Jabar menilai aturan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi soal rombongan belajar (rombel) menabrak undang-undang (UU).
KEPALA Sekolah SMA Negeri 3 Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar) dinonaktifkan terkait dugaan pungutan liar (pungli).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved