Ingat, Truk Tambang dan Perkebunan Tidak Boleh Pakai Solar Bersubsidi Loh

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menegaskan bakal memberikan sanksi berupa penutupan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) nakal yang masih menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi ke industri.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR, Nicke membeberkan bahwa 93% penjualan solar berasal dari subsidi dan disinyalir dinikmati oleh industri sawit hingga pertambangan.

"Sanksi pertama adalah kita tidak suplai lagi BBM subsidi (ke SPBU). Sanksi yang lebih berat lagi kita tutup (SPBU). Beberapa tempat sudah kita lakukan (beri sanksi)," kata Nicke.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, subsidi BBM diperuntukkan bagi usaha kecil dan tidak mengakomodir untuk industri-industri besar.

Dalam RDP tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung melontarkan pertanyaan ke Nicke mengenai soal dugaan penyelewengan distribusi BBM subsidi "Kebocorannya kalau Ibu Nicke lihat di level mana ya?

Nicke lalu merespons, "Kalau kita lihat dari antrian (SPBU) pak. Itu memang banyak sekali truk-truk yang mengangkut barang tambang dan perkebunan. Seharusnya industri itu tidak menggunakan BBM subsidi," jelasnya.

Kuota solar subsidi pada 2022 ini diproyeksikan sebesar 14,9 juta kilo liter (kl) dan bakal bertambah hingga 16 juta kl. Nicke menegaskan bakal terus memantau penyaluran BBM subsidi ini bersama kepolisian agar tepat sasaran.

"Penjualan solar nonsubsidi turun, sedangkan solar subsidi naik. Ini yang perlu diluruskan. Butuh aturan detail soal ini," kata Dirut Pertamina.

Martin pun meminta Pertamina untuk tidak segan menindak tegas SPBU yang melakukan pelanggaran distribusi BBM subsidi.

"Jadi menurut saya ini harus ditertibkan SPBU-SPBU nakal ini. Sekarang publik mendengarkan bahwa Pertamina akan menertibkan SPBU yang menjual BBM subsidi yang tidak berhak," pungkas Politikus NasDem itu. (Ins/E-1)