Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menduga kelangkaan solar subsidi disebabkan oleh upaya PT Pertamina Patra Niaga mengurangi pasokan untuk menekan kerugian akibat meroketnya harga minyak dunia. Terlebih biaya produksi disebut meningkat di saat harga minyak dunia tak terkendali.
"Ini semakin menguatkan indikasi bahwa ada strategi Pertamina mengurangi pasokan untuk menekan kerugian akibat biaya produksi semakin membengkak di tengah mahalnya harga minyak dunia," kata Fahmy melalui keterangannya, Jumat (25/3).
Hal itu menurut dia, sejalan dengan imbauan Sekretaris Perusahaan PT PPN Irto Ginting yang meminta masyarakat berhemat menggunakan solar subsidi. Ginting disebut meminta masyarakat agar tidak _panic buying_ dengan membeli solar subsidi sesuai kebutuhan.
Ginting mengeklaim bahwa stok solar subsidi aman secara nasional pada level 20 hari sembari berdalih bahwa kelangkaan lebih disebabkan adanya pengkatan permintaan sekitar 10% di atas kuota akibat pelonggaran PPKM.
Baca juga: DPR Usut Penyebab Mendag Tidak Mampu Lawan Mafia Minyak Goreng
"PT PPN mestinya sudah bisa mengantispasi peningkatan permintaan yang hanya sekitar 10% itu tanpa menimbulkan kelangkaan solar subsidi. Namun, faktanya antrian berjam-jam para sopir truk terjadi di SPBU berbagai daerah," kata Fahmy.
Bila dugaan itu benar, lanjutnya, maka strategi itu amat sangat blunder. Pasalnya, pengguna solar subsidi selain nelayan, juga truk pengangkut barang untuk distribusi kebutuhan bahan-pokok. Terhambatnya distribusi tersebut berpotensi makin menyulut kenaikkan harga-harga kebutuhan pokok, yang sebelumnya sudah mengalami kenaikkan signifikan.
Untuk mencegah kenaikkan harga-harga kebutuhan pokok akibat tersumbatnya distribusi, pemerintah melalui BPH Migas harus mengawasi Pertamina dalam penyaluran solar subsidi agar kelangkaan dapat segera dihentikan dalam waktu dekat ini.
"Tidak bisa dihindari tudingan penyebab kelangkaan solar subsidi tertuju kepada PT PPN, tanpa bisa mengambinghitamkan mafia solar," pungkas Fahmy. (OL-4)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Cek daftar harga BBM terbaru per 2 April 2026 di seluruh SPBU Indonesia. Simak rincian harga Pertamax, Shell Super, hingga BP Ultimate di sini
Purbaya menyebut Pertamina sementara menanggung selisih harga BBM nonsubsidi saat harga minyak dunia melonjak, sementara pemerintah menahan kenaikan harga.
Yoki menjelaskan, salah satu dampak nyata dari penanganan perkara tersebut adalah PT PIS harus melepas kapal JMN.
SEJUMLAH stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Tanjungpinang mulai dipadati warga. Kondisi ini dipicu oleh beredarnya isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga menegaskan sesuai arahan pemerintah untuk tidak melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), baik non-subsidi maupun bbm bersubsidi.
Baron menyampaikan prioritas utama Pertamina saat ini adalah menyediakan energi dan mengoptimalkan rantai pasok untuk menyalurkan energi ke seluruh pelosok negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved