Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menduga kelangkaan solar subsidi disebabkan oleh upaya PT Pertamina Patra Niaga mengurangi pasokan untuk menekan kerugian akibat meroketnya harga minyak dunia. Terlebih biaya produksi disebut meningkat di saat harga minyak dunia tak terkendali.
"Ini semakin menguatkan indikasi bahwa ada strategi Pertamina mengurangi pasokan untuk menekan kerugian akibat biaya produksi semakin membengkak di tengah mahalnya harga minyak dunia," kata Fahmy melalui keterangannya, Jumat (25/3).
Hal itu menurut dia, sejalan dengan imbauan Sekretaris Perusahaan PT PPN Irto Ginting yang meminta masyarakat berhemat menggunakan solar subsidi. Ginting disebut meminta masyarakat agar tidak _panic buying_ dengan membeli solar subsidi sesuai kebutuhan.
Ginting mengeklaim bahwa stok solar subsidi aman secara nasional pada level 20 hari sembari berdalih bahwa kelangkaan lebih disebabkan adanya pengkatan permintaan sekitar 10% di atas kuota akibat pelonggaran PPKM.
Baca juga: DPR Usut Penyebab Mendag Tidak Mampu Lawan Mafia Minyak Goreng
"PT PPN mestinya sudah bisa mengantispasi peningkatan permintaan yang hanya sekitar 10% itu tanpa menimbulkan kelangkaan solar subsidi. Namun, faktanya antrian berjam-jam para sopir truk terjadi di SPBU berbagai daerah," kata Fahmy.
Bila dugaan itu benar, lanjutnya, maka strategi itu amat sangat blunder. Pasalnya, pengguna solar subsidi selain nelayan, juga truk pengangkut barang untuk distribusi kebutuhan bahan-pokok. Terhambatnya distribusi tersebut berpotensi makin menyulut kenaikkan harga-harga kebutuhan pokok, yang sebelumnya sudah mengalami kenaikkan signifikan.
Untuk mencegah kenaikkan harga-harga kebutuhan pokok akibat tersumbatnya distribusi, pemerintah melalui BPH Migas harus mengawasi Pertamina dalam penyaluran solar subsidi agar kelangkaan dapat segera dihentikan dalam waktu dekat ini.
"Tidak bisa dihindari tudingan penyebab kelangkaan solar subsidi tertuju kepada PT PPN, tanpa bisa mengambinghitamkan mafia solar," pungkas Fahmy. (OL-4)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Pasokan BBM di kawasan tersebut disuplai dari Fuel Terminal Maos, Kabupaten Cilacap. Selama periode Satgas Rafi, Pertamina menambah stok BBM sekitar 4 hingga 5 persen.
309 SPBU yang berada di jalur potensial beroperasi 24 jam. Sebanyak 59 unit mobile storage yang disiagakan sebagai SPBU kantong/ cadangan suplai BBM.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menggelar Sosialisasi Satgas Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026 wilayah Bandung dan Priangan Timur secara online Selasa (10/3).
Sebagai tambahan layanan darurat, Pertamina juga menyiagakan layanan motoris yang bertugas membantu pengendara yang mengalami kehabisan bahan bakar di tengah kemacetan.
PT Pertamina Lubricants (PTPL) menghadirkan berbagai program Ramadan & Idulfitri (RAFI) 2026 dengan tema “Energi Berbagi, Menjaga Setiap Perjalanan.”
Pertamina merupakan korporasi besar yang memiliki sistem dalam mengambil keputusan bisnis, termasuk ketika menjalin kerja sama dengan pihak lain.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved