DPR Usut Penyebab Mendag Tidak Mampu Lawan Mafia Minyak Goreng

PANITIA Kerja (Panja) Pangan dan Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI menilai Menteri Perdagangan M Lutfi gagal mengendalikan persoalan minyak goreng. Oleh karena itu, panja akan menelisik lebih dalam kegagalan tersebut dan memanggil sejumlah pihak.

WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI Mohammad Hekal mengatakan, Panja Pangan dan Kebutuhan Pokok dibentuk sebagai respons atas persoalan minyak goreng yang berefek ke pangan lainnya. Ini penting agar tidak merembet dan mempengaruhi kelangkaan bahan-bahan pangan.

Baca juga: Tingkatkan Produksi Dalam Negeri, Menkominfo: Pemerintah Terapkan Kebijakan Afirmatif

"Kami bentuk Panja Pangan dan Kebutuhan Pokok karena yang kejadian di minyak goreng bisa terjadi di seluruh komoditas pangan. Lahirnya panja ini karena adanya polemik minyak goreng,” kata Hekal di Jakarta dalam keterangan, Jumat (25/3/2022).

Hekal juga memastikan, panja pangan akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang dianggap memiliki concern terhadap persoalan migor, seperti pelaku usaha, pengambil kebijakan, asosiasi, pakar, stakeholders dan mungkin KPPU dalam raker, RDP, RDPU dan rapat-rapat panja.

"Yang jelas, Mendag menyatakan tidak mampu melawan pemain minyak goreng. Komisi VI perlu cari tahu sebabnya,” kata Hekal. 

Baca juga: Pemda hingga Kementerian Harus Aktif Belanja Produk dan Jasa UMKM

Saat mengikuti rapat Komisi VI pada Kamis (23/3/2022) malam, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Oke Nurwan, mengatakan, ada potensi kelangkaan pasokan minyak goreng curah dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga mereka akan mengawasi dan mengawal agar hal itu tidak terjadi.

"Saat ini dengan kebijakan terakhir, penetapan pemerintah tetap melawan mekanisme pasar yaitu dengan menerapkan HET minyak goreng curah. Dari hasil diskusi saat ini, potensi kelangkaan di minyak goreng curah," kata Oke. (Try/A-3)