BELUM lama ini BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) berhasil mendapatkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
Keberhasilan tersebut tidak lepas dari BPJAMSOSTEK yang menganut prinsip kehati-kehatian dan good governance atau pelaksanaan tata kelola yang baik.
Keberhasilan juga didukung dibentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada tahun 2015 oleh BPJAMSOSTEK dalam upayanya meminimalisir potensi terjadinya suap dan gratifikasi.
Sertifikasi yang dilakukan oleh BPJAMSOSTEK ini merupakan salah satu langkah preventif dalam menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selain itu BPJAMSOSTEK juga melakukan mekanisme pendekatan berbasis risiko agar dapat mengambil keputusan dengan baik terkait dengan hubungan bisnis dengan mitra atau pihak ketiga.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Gaet BNI Agen46 Perluas Kanal Layanan Daftar dan Bayar
Implementasi dari sertifikasi tersebut dilaksanakan sejak tahun 2021 pada proses bisnis pengelolaan investasi dan perluasan kepesertaan.
Hal ini dilakukan karena proses bisnis pada bidang tersebut dinilai memiliki risiko yang tinggi apalagi dengan dana kelolaan BPJAMSOSTEK yang mencapai Rp553,5 triliun dengan cakupan kepesertaan sebanyak 30,6 juta pekerja di penghujung tahun 2021.
Hal itu juga mendapat pengakuan dari International Social Security Association (ISSA), sebuah perkumpulan atau organisasi jaminan sosial internasional, dengan mengeluarkan Certificate of Merit atas upaya BPJAMSOSTEK dalam menjadikan UPG sebagai satu kesatuan dengan fungsi manajemen pengendalian fraud.
UPG juga berperan dalam memberikan edukasi, sosialisasi dan pengendalian atas suap ataupun hadiah kepada seluruh karyawan BPJAMSOSTEK yang dapat berujung pada terjadinya fraud atau bahkan korupsi.
Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mengutarakan rasa bangganya kepada seluruh insan BPJAMSOSTEK dalam menjaga integritas dan budaya organisasi yang menolak keras upaya suap dan korupsi yang sangat merusak reputasi, baik reputasi organisasi maupun individu dari personil itu sendiri.
Salah satu poin penting yang menjadi pertimbangan ISSA dalam memberikan penghargaan ini adalah karena sistem pelaporan gratifikasi BPJAMSOSTEK yang mudah melalui platform digital.
Hal ini berimbas pula pada peningkatan jumlah laporan setiap tahunnya yang harus diantisipasi kemudian karena seiring peningkatan laporan, meningkat pula upaya gratifikasi yang dilakukan oleh pihak eksternal kepada karyawan BPJAMSOSTEK.
Senada dengan ISSA, Anggoro juga berpesan bahwa insan BPJAMSOSTEK harus selalu waspada atas berbagai upaya yang dilakukan pihak eksternal dalam menjanjikan keuntungan individu namun berujung pada tindakan fraud atau bahkan korupsi.
“Ini menjadi pekerjaan rumah, tidak hanya bagi manajemen tapi juga seluruh insan BPJAMSOSTEK untuk menolak segala upaya gratifikasi dalam bentuk apapun,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan prestasi yang dicapai BPJAMSOSTEK dalam menolak gratifikasi ini bukan baru saja diraih, tapi merupakan upaya untuk mempertahankan apresiasi yang sebelumnya diraih dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2017, 2018, dan 2020.
“Semoga ikhtiar kita selama ini dalam mengantisipasi upaya fraud menjadikan kita lebih waspada dan meningkatkan integritas seluruh insan BPJAMSOSTEK dalam memberikan pelayanan terbaik kepada peserta dan dapat terus mengelola dana pekerja secara amanah dan bertanggung jawab,” ujar Anggoro.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Kelapa Gading, Erfan, mengatakan, “Dengan adanya Penghargaan ISO 37001:2016 dan pengakuan ISSA, memecut agar kami dapat terus membuktikan kinerja terbaik kepada peserta kami.”
“Kami berharap dengan penghargaan ISO 37001:2016 dan pengakuan ISSA membuktikan kinerja perusahaan positif. Ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi seluruh Insan BPJAMSOSTEK dengan mengedepankan integritas,” tegas Erfan dalam keterangan pers, Kamis (24/3). (RO/OL-09)
