Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo untuk mengizinkan masyarakat mudik Idulfitri dengan syarat vaksin covid-19 lengkap atau booster, menjadi angin segar bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan dunia usaha.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7% dengan adanya pelonggaran aktivitas. Mengingat, salah satu penopang utama perekonomian berasal dari konsumsi rumah tangga.
Baca juga: Presiden: Masyarakat Dipersilakan Mudik, Asal sudah Vaksin Booster
"Peraturan mobilitas yang lebih longgar, seharusnya bisa berdampak positif terhadap aktivitas bisnis dan perekonomian. Pada muaranya bisa menopang pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal II 2022," ujar Yusuf kepada wartawan, Rabu (23/3).
Namun, seberapa besar dampak kebijakan tersebut, juga dipengaruhi tekanan daya beli masyarakat. Adapun tekanan daya beli akan dipengaruhi tingkat inflasi, yang juga bergantung pada pergerakan harga bahan pokok selama Ramadan.
Baca juga: Alasan Kemenkes belum Pastikan Booster sebagai Syarat Mudik
"Ini juga dipengaruhi seberapa jauh intervensi kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak harga bahan pangan," imbuhnya.
Adapun tantangan dari kebijakan ini, lanjut dia, terkait pengawasan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ditambah, aturan mudik yang mengizinkan perjalanan dilakukan tanpa tes covid-19.
"Pemda dan satgas covid-19 tentu harus mengantisipasi hal tersebut," pungkas Yusuf.(OL-11)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved