Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
DI tengah berbagai tantangan yang ada saat ini, Indonesia tetap optimis bahwa pemulihan ekonomi nasional akan terakselerasi dan tumbuh lebih baik pada tahun 2022. Perekonomian Indonesia masih ditopang oleh sektor eksternal yang resilience dengan transaksi berjalan yang mencatatkan surplus, nilai tukar rupiah dan IHSG yang terus menguat, serta rasio ULN Indonesia terhadap PDB yang berada dalam level aman.
“Dengan berbagai kondisi tantangan dan peluang yang ada, ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diprediksi tumbuh di atas 5,2% (yoy). Berbeda dengan tren penurunan pemulihan ekonomi global, ekonomi Indonesia justru diharapkan lebih baik karena inflasi diperkirakan masih dalam rentang 3% ±1% (yoy),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kemarin (22/03).
“Krisis telah mengajarkan kita betapa pentingnya membangun ketahanan, baik ketahanan kesehatan maupun ekonomi, khususnya di sektor pangan dan sektor energi,” imbuh Menko Airlangga.
Lebih lanjut Menko Airlangga menjelaskan bahwa dari sisi kesehatan, Pemerintah terus berupaya membangun ketahanan kesehatan baik dalam hal infrastruktur, SDM, maupun industri kesehatan. Surveillance terus diperkuat guna mengantisipasi munculnya varian baru Covid-19. Sementara itu, komitmen investasi pada pembangunan sistem kesehatan juga tercermin dalam implementasi APBN 2022.
“Pembangunan di sektor kesehatan memiliki multiplier effect yang tinggi terhadap ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Komitmen terhadap perbaikan sistem kesehatan akan meningkatkan kepercayaan dan kemampuan Indonesia dalam menghadapi risiko di masa mendatang,” tutur Menko Airlangga.
Baca juga: Kominfo Putus Akses Konten Investasi Ilegal
Selanjutnya, dari sisi ketahanan pangan Pemerintah berkomitmen meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan melalui berbagai strategi yaitu, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terkait penyederhanaan, percepatan, kepastian dalam perizinan, serta persertujan
HM.4.6/156/SET.M.EKON.3/3/2022 ekspor/impor; digitalisasi UMKM pertanian dan perikanan; pengembangan sistem logistik pangan bersinergi dengan BUMN; penguatan kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pangan; pembentukan BUMN Pangan; dan peningkatan kompetensi SDM pertanian untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim.
Di sektor energi, Menko Airlangga menerangkan bahwa krisis energi dunia yang terjadi saat ini menjadi peluang sekaligus mengafirmasi komitmen transisi dan investasi menuju energi baru terbarukan atau energi bersih. Peluang tersebut muncul karena Indonesia memiliki potensi green energy, yaitu tenaga surya, angin, air, dan geothermal, yang apabila dikembangkan dapat mendukung ketahanan energi berbasis pulau yang sesuai dengan kondisi geografis Indonesia.
“Krisis mengajarkan kita berbagai hal termasuk membuka peluang untuk mengakselerasi transformasi dan reformasi. Dan dengan kerjasama seluruh stakeholders, Indonesia terbukti mampu melewati dan beradaptasi dari krisis pandemi. Ke depan, kerjasama ini perlu terus ditingkatkan sehingga Indonesia tidak hanya berhasil melewati krisis, namun juga memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk mencapai tujuan ekonomi dan pembangunan perekonomian ke depan,” pungkas Menko Airlangga. (Ant/OL-4)
Dipimpin Menko Airlangga, delegasi Indonesia bertemu pejabat AS bahas tarif, ekonomi digital, dan kerja sama mineral kritis.
Presiden Prabowo dan Menko Airlangga hadiri KTT BRICS 2025, dorong multilateralisme, reformasi global, dan perkuat kerja sama negara Global South.
Selama ini Indonesia telah memenuhi semua permintaan AS dan defisit perdagangan negara itu pun sudah tertangani.
JURU Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menyatakan pemerintah akan berusaha seoptimal mungkin untuk negosiasi tarif dengan AS.
Pemerintah Indonesia menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), membuka peluang ekspor baru
Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa yang telah mencapai kesepakatan penting dalam menyelesaikan tahapan akhir perundingan IEU CEPA
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved