Subsidi Energi dan Bantuan Sosial Pangan Atasi Lonjakan Harga

KENAIKAN sejumlah harga komoditas energi dan bahan pangan mendorong peningkatan inflasi. Hal itu berpotensi menggerus daya beli masyarakat di saat perekonomian belum pulih seutuhnya dari dampak pandemi covid-19.

Pemerintah memiliki ragam pilihan kebijakan untuk mengatasi persoalan tersebut, mulai dari subsidi hingga penebalan bantuan sosial agar inflasi dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam CNBC Economic Outlook 2022 bertema Percepatan Pemulihan Ekonomi Indonesia 2022, Selasa (22/3).

"Market shock untuk oil, gas, dan listrik. Itu administered price. Kalau kita shock dari kenaikan bahan bakunya dan di-pass over ke masyarakat, (harga) naiknya tinggi, langsung jeblok konsumsinya," ujarnya. "Jadi sekarang APBN menghitung berapa penerimaan bertambah dari komoditas, berapa belanja akan ditagihkan ke kita kalau ini belum di-pass over," tambah Sri Mulyani.

Kenaikan harga minyak dunia akan berdampak pada harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Dari lonjakan harga minyak mentah dunia itu, pengeluaran negara bakal bertambah untuk mengompensasi BBM yang disubsidi. Namun skema subsidi untuk pasokan energi diakui Sri Mulyani jauh lebih mudah untuk dimonitor dan dihitung. Pasalnya, pemasok listrik dan BBM di Indonesia hanya dilakukan oleh PLN dan Pertamina.

Penghitungan subsidi dinilai jauh lebih sulit pada komoditas makanan. Pasalnya produsen makanan di Indonesia cukup banyak dan pendistribusiannya tersebar hingga ke 30 ribu pasar di Indonesia. Karenanya, skema subsidi yang diterapkan pada komoditas energi sukar dilakukan pada komoditas makanan. "Jadi untuk ini pendekatannya bagaimana sekarang kita menaikkan bantalan sosial ke kelompok penerima. Mungkin tidak semua terlindungi, tetapi itu yang akan dilakukan supaya paling tidak daya beli masyarakat terjaga," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Kredit BCA untuk Sektor Berkelanjutan Capai Rp154,4 Triliun

Penaikan bantalan sosial itu juga dibahas pemerintah dan disepakati untuk mempercepat penyalurannya. Ragam bantuan sosial diberikan lebih dini agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi bisa terkendali. "Tentu penerima itu tidak meng-cover seluruh rumah tangga di Indonesia. Kelompok menengah masih mengalami situasi berat dalam hal ini. Oleh karena itu dalam kondisi yang sangat ekstrem seperti sekarang kita harus melihat instrumen lebih detail lagi," jelasnya.

Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, bakal terus memonitor situasi global dan mengalkulasi dampaknya pada perekonomian maupun keuangan negara. Dia memastikan APBN akan tetap digunakan untuk menjaga kepentingan masyarakat dari dampak pandemi dan gejolak global. (OL-14)